JAKARTA - Kementerian PAN dan RB melakukan pencanangan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan dokumen Pakta Integritas yang dilakukan seluruh  pimpinan dan staf instansi pemerintah, berdasarkan Inpres No. 17/2011 tentang rencana...

Sesuai dengan namanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita harus dapat mendayagunakan SDM aparatur yang sudah ada dengan maksimal, kata Azwar Abubakar MenPAN-RB. Dalam acara pembukaan sosialisasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Regional II Provinsi, Kabupaten, Kota Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT,...

{pdf}https://www.menpan.go.id/site/images/stories/dep1_prb/27032012_Jadwal_Sosialisasi_Workshop_Riau.pdf|height:800|width:800|app:adobe{/pdf} silahkan unduh disini...

Yogyakarta, (12 April 2012). Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN dan RB Ismadi Ananda mengatakan tahun 2012 ini Kementerian PAN dan RB akan melakukan penataan Lembaga Non Struktural (LNS)  yang saat ini jumlahnya 88 LNS, demikian disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan tema “Redefinisi dan Reposisi Lembaga Non Struktural dalam Sistem...

PEKANBARU, 27 MARET 2012  - Guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian PAN dan RB menyelenggarakan sosialisasi bagi 33 pemerintah provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan workshop bimbingan teknis bagi tim pelaksana reformasi birokrasi pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan kedua...

KEDIRI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) merancang uji kompetensi bagi pegawai negeri sipil (PNS). Rencananya, uji kompetensi ini akan dilaksanakan pada 2013 Seluruh PNS akan diwajibkan mengikuti uji kompetensi tersebut. Bagi mereka yang dinyatakan tidak lulus, sanksi berat akan diterapkan, yakni dipaksa pensiun dini....

  Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan 3 hal isue besar yang harus kita sikapi  bersama yaitu  masalah birokrasi,  korupsi dan  infrastruktur yang masih rendah, demikian  Orasi Ilmiah didepan 416 Sarjana baru pada Sidang terbuka Wisuda Sarjana S2, dan S1 ke 48  Universitas Muhammadiyah Palembang, 12/4. Ketiga hal...

PEKANBARU - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi AzwarAbubakar, menerima Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tahun 2011 dari Pemerintah Provinsi Riau, dua kota dan sepuluh Kabupaten se Provinsi Riau, di Pekanbaru, Senin (26/03). LAKIP diserahkan oleh  Gubernur Riau HM Rusli Zainal dan para bupati/walikota secara simbolis, di sela-sela malam ramah tamah...

Lintasterkini.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar menegaskan pegawai negeri sipil harus bersikap netral pada pemilihan kepala daerah (pilkada). “Harus (netral), kalau ketahuan bisa diproses. Ada tingkatan penegakan disiplin hingga bisa diberhentikan,” katanya di Makassar, Rabu, usai penandatangan Pakta Integritas pemerintah daerah di...

JAKARTA - Pemerintah daerah  yang belanja pegawainya kurang dari 50 persen APBD dan membutuhkan pegawai untuk jabatan yang dikecualikan dalam moratorium CPNS dan jabatan yang bersifat mendesak, diberi kesempatan mengajukan pengusulan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 kepada Menteri PAN dan RB dengan tembusan kepada Kepala BKN paling lambat akhir...

JAKARTA - Guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian PAN dan RB akan menyelenggarakan sosialisasi reformasi birokrasi bagi 33 pemerintah provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan workshop bimbingan teknis bagi tim pelaksana reformasi birokrasi pada 33 provinsi seluruh Indonesia. Pelaksanaan kedua kegiatan...

MAKASSAR, UPEKS--Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar siap membatalkan SK pengangkatan tenaga honorer, jika ditemukan ada data yang dipalsukan. Hal ini ditegaskan Azwar dalam surat edarannya yang disampaikan kepada para pejabat pemerintahan pusat dan daerah, tertanggal 12 Maret 2012, apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorer...