DENPASAR - Nilai budaya unggul dan kearifan lokal  berdasarkan di beberapa daerah terbukti mampu mendorong pertumbuhan demokrasi, dan hal itu bisa dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi birokrasi.  "Pemerintah kota Denpasar dengan moto “sewaka dharma” yang mengandung nilai prinsip melayani sebagai suatu kewajiban. Nilai ini sangat baik untuk diterapkan dalam pelayanan publik,”...

JAKARTA – Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Francis Maude tertarik dengan sejumlah langkah reformasi birokrasi yang dilakukan Indonesia, antara lain perampingan jumlah PNS, transparansi dalam pelayanan publik, PTSP, e-procurement, e-government.  Hal itu terungkap dalam pertemuan Francis Maude dengan Menteri Pendayagunaan Aaratur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, di Kementerian PAN-RB, Selasa (19/02). Dalam acara tersebut kedua belah...

  JAKARTA - Setelah 20 kementerian/lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendapatkan tunjangan kinerja (TK) pada tahun 2012, tahun 2013 ini ditargetkan setidaknya 19 K/L dapat diselesaikan prosesnya. Selain itu, diharapkan 33 pemerintah provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kementerian/lembaga yang ditargetkan menyelesaikan...

JAKARTA – Tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai negeri, khususnya bagi instansi pemerintah yang sudah melaksanakan reformasi birokrasi harus dijadikan pemacu semangat untuk meningkatkan kinerja dan disiplin, baik dari aspek manajemen pengelolaan program, keuangan, serta perilaku anti korupsi. Demikian antara lain ditegaskan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam arahannya kepada para...

JAKARTA – Sebanyak 21 peserta seleksi untuk pejabat eselon II dan 18 peserta untuk kandidat eselon I dalam promosi terbuka di lingkungan Kementerian PAN dan RB, yang lulus dalam test makalah dan wawancara (fit and proper test). Selanjutnya, mereka harus menjalani assessment center. Sebanyak tujuh orang peserta seleksi untuk Eselon...

Berdasarkan penilaian penulisan makalah, presentasi dan wawancara yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, beberapa peserta dijadwal mengikuti tahap seleksi selanjutanya yaitu ASSESSMENT CENTER. Untuk selengkapnya klik disini      ...

JAKARTA – Pembentukan kelembagaan narkotika di daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini menjadi concern Kementerian PAN-RB bersama BNN, agar pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika berjalan efektif. Plt. Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini widyantini mengatakan,  pembentukan suatu...

JAKARTA – Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menilai, mutasi 20 pejabat di Pemprov DKI Jakarta pekan lalu, tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang, dan melalui proses yang benar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.  Sebagai pejabat pembina kepegawaian di Provinsi DKI Jakarta, Gubernur memiliki kewenangan.  Namun akan lebih baik kalau Gubernur DKI...

JAKARTA – Pemerintah akan bekerjasama dengan Korea dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional. Negeri Ginseng ini dinilai telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dalam waktu relatif singkat, dengan mensinergikan pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar dalam acara Government Meeting...

  JAKARTA – Kementerian PAN dan RB akan  menerapkan SMS center, sebagai salah satu media yang praktis, cepat dan menghemat kertas dalam menyebarkan undangan rapat.  Selain itu, undangan juga dilakukan secara elektronik (e-invitation), melalui email masing-masing pegawai maupun pejabat.  Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasojo mengatakan, selama ini undangan rapat selalu...

JAKARTA – Menteri PAN – RB Azwar Abubakar menegaskan, dalam kebijakan perampingan birokrasi, pihaknya tidak pernah memikirkan untuk mengurangi jumlah kementerian yang sudah ada seperti yang dilakukan Korea. Namun kebijakan yang ditempuh adalah mendorong efisiensi  termasuk merampingkan jumlah unit eselon I. Kementerian PAN-RB sendiri telah mengawali pengurangan jumlah unit eselon...

BOGOR – Sebanyak 16 pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa melakukan penilaian terhadap diri sendiri terkait dengan proses reformasi birokrasi di masing-masing provinsi, dengan menerapkan  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) onlie. Meski awalnya mereka merasa sulit, tapi  para peserta workshop peningkatan kapasitas fasilitator dan asesor ini...