“Permasalahan utama dalam pelaksanaan Inpres 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain masih kurangnya komitmen dari pimpinan instansi yang...
“Permasalahan utama dalam pelaksanaan Inpres 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain masih kurangnya komitmen dari pimpinan instansi yang...
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengharapkan, agar seluruh jajaran aparatur negara baik pusat maupun daerah melakukan percepatan...
Pemkot Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Batam diminta agar segera membentuk organisasi Kormonev yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, pengawasan langsung dapat segera dilaksanakan guna mencegah terjadinya praktek-praktek KKN, baik terhadap jalannya pemerintahan maupun dalam pengadaan barang dan jasa. Hal itu dikatakan Deputi Meneg PAN Bidang Pengawasan, Gunawan Hadisusilo ketika memberikan...
Banjarmasin, “Pengalaman praktis dalam sejarah pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa implikasi dari langkah Presiden melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu kementerian akan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik kepegawaian, anggaran bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan”.Demikian disampaikan oleh Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengawali sambutannya dalam...
Reformasi birokrasi di seluruh instansi Pemerintah pusat, harus sudah selesai pada akhir tahun 2011. Adapun pelaksanaannya...
Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan oleh Departemen Pertanian bisa dijadikan best practices dalam upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintah. Pasalnya, upaya tersebut merupakan tindakan untuk menjauhkan pegawai dari kesempatan melakukan korupsi, yang jauh lebih penting ketimbang penindakan. Demikian dikatakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi ketika...
Besarnya intervensi politik dalam penempatan SDM aparatur yang tidak sesuai kompetensinya merupakan salah satu permasalahan besar yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang profesional, dan tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eddy Topo Ashari di sela-sela acara Working Group...
SURABAYA, Setiap naskah dinas, baik yang bersifat surat dinas, pengaturan, penetapan dan naskah...
Untuk menjaga netralitas dan profesionalisme proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mengukur keberhasilan proses Reformasi Birokrasi...
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Negara PAN mengadakan Workshop Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, pada kamis 19 Maret 2009, di ruang Huyula kantor Gubernur Sulawesi Utara. Workshop diikuti oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan SKPD serta para sekda dan inspektorat...
Tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) akan menjadi masukan dalam penyusunan RUU tentang Pemerintahan Desa dan revisi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang dalam tahap perumusan di Depdagri untuk segera diusulkan ke DPR dalam waktu dekat. Untuk itu Mendagri minta agar PPDI menyiapkan rumusan...