SAMARINDA – Banyaknya persoalan yang berkembang di daerah terkait  dengan honorer kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2), menuntut kehadiran   Kementerian PANRB ke daerah-daerah. Pasalnya banyak rekayasa yang dilakukan oleh pejabat daerah.   Banyaknya kecurangan itu terungkap dalam diskusi  Training and Open Partnership Dialogue, Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan Media Massa,...

  JAKARTA – Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) membahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Batas Usia Pensiun Jabatan Fungsional Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Selasa (07/05). Saat ini BUP kepaniteraan 56 tahun.   Rapat yang dipimpin Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, yang juga Plt. Deputi SDM Aparatur tersebut dihadiri oleh...

MANADO - Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, wajib hukumnya bagi birokrasi memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat, karena kita dibayar untuk melayani masyarakat.  “Ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai birokrasi. Dengan demikian kita bisa mengembalikan kepercayaan kita kepada masyarakat,” ujarnya ketika menyaksikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari...

SAMARINDA – Kalangan jurnalis yang bertugas di daerah mengeluhkan bahwa banyak pejabat yang masih tertutup terhadap pers dalam memperoleh data dan informasi. Untuk mengatasi hal itu, perlu dibentuk forum komunikasi agar tidak saling curiga satu sama lain.   Menanggapi masalah ini, kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M. Imanuddin  mengemukakan...

  SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang menempati peringkat I kinerja pelayanan publik tahun ini,akan melaksanakan Gelar Layanan Publik Tahun 2013. “Tahun ini akan kita selenggarakan di Surabaya,” ujar Asisten IV Setda Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi, ketika menerima Tim dari Kementerian PANRB yang dipimpin oleh Kepala Biro...

JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang serius ingin menaikkan jenjang karirnya sebagai bagian dari kepemerintahan, harus mengikuti berbagai diklat. PNS diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tasdik Kinanto menegaskan, permasalahan mendasar dari reformasi birokrasi yaitu Sumber Daya Manusia...

SAMARINDA - Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB M.Imanuddin mengatakan  dalam paradigma baru, humas pemerintah harus menjadi garda terdepan dan top manager, sehingga mampu membangun komunikasi dengan publik yang efektif.  “Humas pemerintah tidak bisa sekadar menjalankan fungsi pelayanan,” ujarnya pada  acara Penguatan Pola Komunikasi Lembaga Negara dengan media massa di...

JAKARTA – Senin tanggal 6 Mei 2013 boleh menjadi hari yang bersejarah, terutama dalam percaturan  reformasi birokrasi di tanah air. Untuk pertama kalinya, sejumlah Wakil Menteri hadir di Kementerian PANRB untuk mengikuti rapat persiapan kerja Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).   Para Wamen itu mendapat tugas baru, mereka  menjadi  bagian...

BOGOR - Saat ini fungsi humas di lingkungan Instansi Pemerintah tidak seragam. Umumnya ditempatkan sebagai fungsi staf dalam jajaran Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat. Namun pada K/L tertentu fungsi humas dianggap melaksanakan fungsi tertentu yang mempunyai akses langsung kepada pimpinan, seperti dalam Kementerian Perhubungan dijumpai Pusat Komunikasi Publik. Disamping itu juga humas ditempatkan...

JAKARTA – Wamen PANRB Eko Prasojo melakukan pertemuan dengan DeCGG Head of Program Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Joerg-Warner Haas di ruang kerjanya, Selasa (07/05). Pertemuan ini membahas sejumlah program kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Pemerintah Jerman melalui GIZ.   Selain itu, Joerg-Warner Haas menyampaikan bahwa tugasnya di Indonesia akan segera berakhir,...

GORONTALO - Menteri PANRB Azwar Abubakar  mengatakan, mustahil sebuah pemerintahan bebas dari korupsi jika para pejabatnya tidak berintegritas. “Integritas itu, antara perbuatan dan perkataan sama.  Pemimpin yang memiliki integritas akan dapat membawa pengaruh besar dalam pencegahan korupsi,“ ujarnya dalam acara penandantanganan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) oleh Gubernur...

KENDARI – Komitmn kuat kepala daerah merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun komitmen saja tidak cukup, tetapi ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan, khususnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tidak berhenti di situ, Kepala Daerah harus rela mendelegasikan wewenangnya di bidang kepada Kepala PTSP, termasuk di dalamnya...