JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, arsiparis jangan dipandang sebelah mana. Karena, di pundak mereka bangsa ini menaruh harapan terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Di tangan merekalah segala arsip yang tercipta harus menampilkan informasi yang utuh, lengkap dan mampu...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan, agar target penerimaan pajak yang meningkat dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.400 triliun, setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, penataan sistem data dan informasi, menambah pegawai pajak di lapangan, dan memberikan reward and punishment bagi pegawai Pajak. Hal itu dikatakan...

JAKARTA – Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja sebagai suatu percontohan. Dengan menerapkan model percontohan tersebut, diharapkan penerapan berbagai aspek reformasi birokrasi akan lebih terfokus, dan akan membentuk suatu island of...

DENPASAR - Meski menjadi salah satu daerah tujuan wisata, Denpasar tidak henti-hentinya melakukan promosi dan menggelar even-even yang bisa mendatangkan wisatawan. Minggu (28/03) lalu, Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede secara bersama-sama mengibaskan bendera start Denpasar Heritage...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau serta Kabupaten dan Kota  di Riau yang menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan penetapan kinerja tahun 2015 tepat waktu. “Akuntabilitas keuangan dan kinerja memang harus diawali dengan ketepatan waktu dan kedisiplinan. Hal ini...

SEMARANG – "Saya tahu kalau saya ini dipersilahkan menyampaikan sambutan karena nama saya disebut". Begitulah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengawali sambutannya dalam acara pembukaan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik di Gedung Grhadika Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kamis 26 Maret 2015. Yuddy tampak tersenyum-senyum...

JAKARTA- Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan bahwa SE Menteri PNRB No. 11/2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor tidak dicabut dan tetap berlaku. Dalam waktu dekat akan dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya agar dipahami kegiatan pemerintahan apa saja yg boleh dilakukan diluar kantor pemerintah dan dalam kondisi yg bagaimana....

JAKARTA – Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan penghematan nasional. Meski mendapat desakan dari dari masyarakat, tetapi langkah-langkah penghematan di jajaran birokrasi itu tidak akan merevisi SE No. 11 tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor. Penegasan...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengapresiasi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas, yang menjadi tugas dan fungsi dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Namun dia mengimbau agar Samsat dapat saling belajar satu sama lain. Dikatakan, ada Samsat yang sangat modern, yang memberikan...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meresmikan Pusat Kajian Pelayanan Publik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dia menyambut baik adanya pusat kajian tersebut karena akan membantu kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami berharap pusat kebijakan ini bisa disebar di seluruh kampus yang ada di...

JAKARTA – Penataan organisasi  di 12 kementeian yang  kini tengah dilakukan oleh Kementerian PANRB harus dilakukan secara komprehensif. Selain harus memeprhatikan keterkaitan masing-masing kementerian dalam sistem pembangunan, juga harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Dengan telah diterbitkannya Perpres tentang Organisasi Kementerian pada 12 kementerian tersebut, seharusnya sudah bisa dijadikan acuan...

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menilai perlunya dibuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah Korea Selatan terkait kerjasama di bidang reformasi birokrasi. Dengan demikian hubungan kedua Negara yang sudah terjalin baik selama ini akan semakin efektif di kemudian hari. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan,...