JAKARTA – Pemerintah terus berupaya merumuskan formula yang tepat untuk menuntaskan persoalan eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). "Saya membuat kebijakan bukan karena tekanan, tetapi atas dasar amanah serta keyakinan untuk kebaikan bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan tenaga honorer," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PANRB) Yuddy...
SOLO – Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) diharapkan memberikan kepastian hukum bagi jajaran birokrasi serta masyarakat. Betapa tidak, kalau selama ini banyak kesalahan administrasi yang langsung diseret ke ranah hukum pidana, kini tidak mesti demikian.
Dengan berlakunya UU AP ini, maka kesalahan administrasi yang terjadi di dalam penyelenggaraan...












