SOLO – Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) diharapkan memberikan kepastian hukum bagi jajaran birokrasi serta masyarakat. Betapa tidak, kalau selama ini banyak kesalahan administrasi yang langsung diseret ke ranah hukum pidana, kini tidak mesti demikian.
Dengan berlakunya UU AP ini, maka kesalahan administrasi yang terjadi di dalam penyelenggaraan...
SOLO - Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mempertegas bahwa penyelenggaraan rapat instansi pemerintah di luar kantor memerlukan sejumlah saringan. Karena itu, masing-masing instansi pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun petunjuk teknis serta Standar Operation Prosedur (SOP).
Hal itu diungkapkannya di sela-sela pembukaan Sosialisasi UU Administrasi Pemerintahan (Adpem) di...