JAKARTA - Kota Ambon dipersepsikan masyarakat sebagai kota yang sangat baik dalam gerakan reformasi birokrasi.  Sementara kota yang dipersepsikan “kurang baik” adalah Kota Jayapura. Hal ini terungkap dalam hasil Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerjasama dengan Sigma Research yang dilaksanakan pada  25 September – 24 Desember 2015....

SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kembali melakukan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kali ini, LHE AKIP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Sulawesi. Bertempat di Gedung Grahadi, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk...

  JAKARTA -  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2015, menyusul hal serupa di Denpasar dan Yogyakarta. Kali ini, akan dilakukan penyerahan untuk 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan 78 kabupaten/kota se Sulawesi.   Sekretaris Kementerian PANRB...

Menteri Yuddy didampingi Pakde Karwo memberikan keterangan kepada wartawan di Surabaya, Jumat (05/02) SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menjelaskan pentingnya reformasi birokrasi di era kompetisi yang menuntut birokrasi agar lebih responsif, adaptif dan antisipatif. Selain itu, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur juga menjadi...

Menteri Yuddy menyalami pengurus FHK2I di kantornya, Kamis (04/02) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Yuddy Chrisnandi mengatakan, ia sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah. Namun...

JAKARTA - Persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi semakin baik dari tahun ke tahun. Memang istilah  “reformasi birokrasi” belum secara luas dikenal masyarakat, namun berdasarkan parameter perubahan, masyarakat menilai pelaksanaan reformasi birokrasi cukup baik. Demikian terungkap dalam hasil Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Gerakan Reformasi Birokrasi. Survei  ini dilakukan Sigma Research Indonesia pada...

Menteri Yuddy (tngah), Gubernur Jatim Pakde Karwo, Deputi RB dan Kunwas M. Yusuf Ateh bersama para penerima penghargaan akuntabilitas kinerja di Surabaya, Jumat (05/04)  SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota di...

  ‎Dirut PT Taspen Iqbal Latanro bersama Dirut PT Bank Yudha Bhakti Arifin menandatangani MoU tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna dan Pensiun melalui Rekening Bank di Jakarta, Kamis (4/2). JAKARTA - PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero bersama PT Bank Yudha Bhakti, Tbk melakukan penandatanganan...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat memukul gong membuka acara sarasehan memperingati HUT Korpri ke-44. JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mewajibkan kepada setiap pejabat tinggi di Kementerian dan Lembaga untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas). Menurutnya, pendidikan ini penting untuk menambah wawasan...

SURABAYA - Pemerintah tidak abai terhadap nasib para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Faktanya jika merujuk kembali perjalanan sejak 2004 hingga 2015, sudah sebanyak 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2006. Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada...

JAKARTA- Pemerintah memandang perlu mengevaluasi keberadaan lembaga non struktural yang fungsinya tumpang tindih dengan lembaga lain. Hal ini dilakukan agar urusan pemerintahan dapat terselenggara secara efektif, serta lebih efisien dan tidak memboroskan anggaran. Hal itu dikemukakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...