JAKARTA - Pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, tidak boleh merekrut pegawai negeri sipil baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan menyetujui pengajuan tambahan PNS.
"Kalau belanja pegawai di APBD sudah lewat lima puluh persen, kemungkinan tidak akan dipenuhi permintaannya dalam pengajuan...
JAKARTA - Pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, tidak boleh merekrut pegawai negeri sipil baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak akan menyetujui pengajuan tambahan PNS.
"Kalau belanja pegawai di APBD sudah lewat lima puluh persen, kemungkinan tidak akan dipenuhi permintaannya dalam pengajuan...
JAKARTA – Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan soal penerimaan CPNS tahun 2016. Karena itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap berbagai rumor yang beredar di sejumlah media agar tidak menjadi korban penipuan.
Pasalnya, di sejumlah daerah banyak beredar informasi menyesatkan soal penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016....
DENPASAR – Suasana Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Publik yang digelar di Badung Bali, pekan lalu, sedikit berbeda. Ada sosok yang menjadi pusat perhatian hadirin, yakni Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said.
Mendengar nama aslinya, mungkin banyak yang belum familiar. Tapi begitu disebutkan nama panggungnya di dunia hiburan,...
JAKARTA - Pemerintah daerah wajib membuat kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar pelayanan pemberian izin kepada masyarakat lebih cepat. Pemerintah akan menegur dan memberikan sanksi jika pemerintah daerah tidak membuat kantor PTSP.
Demikian dikatakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono, di...

