Menteri Yuddy menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik Of Korea (ROK) Hong Yun Sik di  Kementerian PANRB, Rabu (03/03). (Foto : rr) JAKARTA- Minister of Interior (Menteri Dalam Negeri) Republik Of Korea (ROK) Hong Yun Sik berkunjung ke Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) untuk menyaksikan peresmian Pusat...

DENPASAR – Suasana Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut Evaluasi Pelayanan Publik yang digelar di Badung Bali, pekan lalu, sedikit berbeda. Ada sosok yang menjadi pusat perhatian hadirin, yakni Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo Said. Mendengar nama aslinya, mungkin banyak yang belum familiar. Tapi begitu disebutkan nama panggungnya di dunia hiburan,...

DENPASAR - Sejumlah inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia tidak kalah dengan negara lain.Namun banyak pemerintah daerah maupun unit-unit pelayanan publik yang belum menginformasikan soal inovasi tersebut. "Inovasi di Indonesia tidak kalah dengan dunia. Tetapi karena tidak diinformasikan, jadi kesannya tidak ada perbaikan pelayanan," kata Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

  (Tiga dari kiri) Menteri Dalam Negeri Republic Of Korea Hong Yunsik bersalaman dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi usai meresmikan ruang EGCC, Rabu (2/3). (foto:rr)  JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menerima kunjungan Minister of the Interior (Menteri Dalam Negeri) Republik of Korea (ROK) Hong Yun...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi didampingi Dirut PT Taspen Iqbal Latanro dan Wamenkeu Mardiasmo saat menyerahkan uang JKK dan JKM pada ahli waris PNS. BOGOR - Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro menyatakan masih ada 108 Pemerintah Daerah yang belum membayar premi untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Dikatakan, pembayaran...

Menteri Yuddy memberi keterangan kepada wartawan, di Badung, Bali, Jumat (26/02) DENPASAR -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta jajaran birokrasi memangkas proses-proses periJinan yang menyulitkan dunia usaha. PeriJinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat. "Orang...

Menteri PANRB Yuddy Chisnandi dan Menteri Dalam Negeri Republik of Korea (ROK) Hong Yunsik menyaksikan penandatanganan Annex dari MoU pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerjasama e-Government antara Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini dan Direktor General for E-Goverment Bureau Ministry of The Interior Mr Lee In Jae di Jakarta, Rabu (02/03)....

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi   JAKARTA - Bank Dunia telah merilis Laporan Doing Business 2016, Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi. Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu. Tahun ini, indeks kemudahan berusaha Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara,...

JAKARTA - Selama ini kalangan birokrat cenderung berpikir inovasi pelayanan publik selalu membutuhkan biaya tinggi dan berkaitan dengan teknologi. Padahal definisi inovasi yang sebenarnya adalah menemukan solusi untuk pelayanan publik lebih baik. Hal itu dikemukakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono dalam Rapat Koordinasi Tindak...

Kedatangan Menteri Dalam Negeri Republik of Korea (ROK) Hong Yunsik disambut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (02/03). (Foto : rr)   JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) siap menyambut kunjungan delegasi Kementerian Dalam Negeri (Ministry Of The Interior) Republik of Korea...

DENPASAR - Praktek percaloan dalam pelayanan publik pengurusan perizinan muncul karena prosedur yang tidak terbuka dan tidak pasti. Karena itu selain pelayanan publik harus memudahkan masyarakat, keterbukaan informasi dan waktu pelayanan juga harus diperhatikan. Hal itu dikatakan Deputli bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono saat...

JAKARTA – Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan. Para kepala daerah yang baru saja dilantik juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut....