DENPASAR – Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Adpem) diharapkan mampu meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik, transparan dan efisien. Selain sebagai mannual book dalam penyelenggaraan pemerintahan, UU ini juga untuk dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur...
MANOKWARI – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dengan merespon positif semangat yang ditunjukkan oleh Provinsi tersebut untuk melakukan program reformasi birokrasi serta revolusi mental yang dicanangkan, Kamis...