KEDUDUKAN FUNGSI HUMAS TIDAK SERAGAM

20130502-workshop bogor2 BOGOR - Saat ini fungsi humas di lingkungan Instansi Pemerintah tidak seragam. Umumnya ditempatkan sebagai fungsi staf dalam jajaran Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat. Namun pada K/L tertentu fungsi humas dianggap melaksanakan fungsi tertentu yang mempunyai akses langsung kepada pimpinan, seperti dalam Kementerian Perhubungan dijumpai Pusat Komunikasi Publik. Disamping itu juga humas ditempatkan...

Banyak Kepala Daerah Enggan Limpahkan Kewenangan Perijinan

gatotsugihartokendari KENDARI – Komitmn kuat kepala daerah merupakan prasyarat mutlak yang diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan public. Namun komitmen saja tidak cukup, tetapi ditindaklanjuti dengan pembentukan kelembagaan, khususnya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Tidak berhenti di situ, Kepala Daerah harus rela mendelegasikan wewenangnya di bidang kepada Kepala PTSP, termasuk di dalamnya...

69 K/L dan Pemda Telah Laporkan Hasil PMPRB

asdepnadimah BANJARMASIN - Sebanyak 69 instansi pemerintah, terdiri dari 63 instansi pusat, 1 pemprov yaitu DI Yogyakarta, dan 5 kabupaten/kota telah melaporkan hasil PMPRB kepada Kementerian PANRB. Dari laporan tersebut, selanjutnya Kementerian PANRB akan mengevaluasi, dan hasilnya bisa dijadikan sebagai acuan bagi daerah-daerah lainnya.  Demikian disampaikan Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PAN...

Dongkrak Bargaining PNS Melalui Lelang Jabatan

20130430-bambang JAKARTA – Bukan hanya Rahmat Fajri yang tidak percaya bahwa dirinya dipanggil untuk dilantik menjadi pejabat eselon II di Kementerian PANRB, Kamis (25/04). Hal senada juga dialami oleh Bambang Dayanto Sumarsono, Staf Ahli Bupati Purbalingga. Dia ditelpon Rabu siang (24/04), sehingga masih sempat mengajak isteri dan beberapa sahabatnya untuk menghadiri pelantikannya...

Netralitas PNS Wajib Hukumnya

20130501-kunjungan mhs umm JAKARTA – Masalah politisasi PNS tampaknya menjadi isu yang menggelisahkan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Malang (UMM). Hal itu merupakan salah satu isu yang mereka lontarkan ketika melakukan melakukan study excursie bidang reformasi birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),...

Perlunya Sinergitas Kegiatan Pusat di Daerah

rbBanjarmasin  BANJARMASIN - Banyak Daerah kebingungan menghadapi kegiatan pemerintah pusat di daerah, yang terkesan pelaksanaannya kurangnya koordinasi. Untuk itu mereka mengharapkan sinergitas dalam pelaksanaannya. Hal itu diuangkapkan  oleh Kepala BKD Luwu Utara Jumail M.,  salah seorang peserta  Asistensi Pelaksanaan RB Daerah  Regional III, (wilayah tengah) dari 12 provinsi, Kabupaten/Kota  yang diusulkan...

Koalisi Besar untuk Jamin Keberlangsungan RB

wamenpanrb-  JAKARTA - Reformasi birokrasi merupakan kebijakan jangka panjang, yang tidak bisa dilihat hasilnya dalam waktu singkat, dan hasilnya baru bisa  dilihat paling cepat dua puluh tahun ke depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat seorang Presiden hanya boleh menjabat paling lama dua periode, atau 10 tahun.   Salah satu ganjalan menjelang...

Budayakan Rasa Malu di Kementerian PANRB

20130501-rb corner JAKARTA -  Reform Corner Internal (RCI) merupakan forum yang selalu diadakan tiap akhir bulan pada hari Selasa (30/04). RCI seri ke enam kali ini mengambil tema membangun etos kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Acara tersebut  dipandu oleh Staf Ahli Menteri PANRB bidang Budaya Kerja Rini...

RB Jangan Kesampingkan Kearifan Lokal

asdeprb BANJARMASIN - Komitmen  kuat pimpinan daerah merupakan factor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu,  banyak daerah yang berhasil dalam mengembangkan pelayanan dengan pendekatan kearifan lokal. Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan Program PANRB Teguh Widjianarko mengemukakan, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB....

RUU ASN Segera Dibahas dalam Sidang Kabinet

ruuAaeSeN JAKARTA – Angin segar yang bertiup terasa menyejukkan panasnya suhu politik yang makin panas di tanah air. Reformasi birokrasi yang menjadi sebuah pertaruhan besar, akan semakin dikuatkan dari sisi peraturan perundangan, yang akan menjadi salah satu pilar dari kebijakan nasional itu.   Percaturan mengenai RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan...

Pemerintah Buka Formasi CPNS untuk Difabel

formasiJAKARTA -  Selain menetapkan jabatan yang menjadi prioritas dalam rekruitmen CPNS tahun 2013, pemerintah juga akan menetapkan formasi khusus bagi kaum difabel atau penyandang cacat, atlet nasional berprestasi, serta afirmasi kepada pemuda dari Papua. Kebijakan itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan sekaligus untuk memperkuat peran PNS sebagai perekat NKRI. Kebijakan tersebut sejalan...

Reformasi Birokrasi Bukan Tuntutan tapi Kebutuhan

deputirb BANJARMASIN – Penetapan pilot project reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah dimaksudkan untuk membentuk model percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi, sesuai dengan karakteristik masing-masing, dan keberhasilannya dapat diterapkan pada pemda lainnya yang memiliki kemiripan karakteristik. Deputi Bidang Program dan reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Ismail Mohamad mengemukakan salah satu kebijakan penting dalam percepatan...

Bapelkes Semarang Kembangkan Primary Health Care

gedung bapelkes semarang SEMARANG – Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Semarang melakukan pembinaan terhadap beberapa desa untuk mengembangkan Primary Health Care (PHC), yang meliputi 8 elemen dasar, yaitu pendidikan kesehatan, gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, pelatihan penanganan gawat darurat, dan pemanfaatan tanaman obat. Pembinaan dilakukan dengan pelatihan terhadap...