Kementerian PANRB Adakan Rakor Virtual Tuntaskan Penyederhanaan Birokrasi dan Seleksi CASN 2021

20200220 Rapat Monitoring Kinerja Dwi Mingguan Kementerian PANRB 2 Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji.   JAKARTA – Untuk mencapai target prioritas nasional reformasi birokrasi, khususnya program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021, Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah, pada Kamis (04/03). Diharapkan para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga, dan...

MPP Jadi ‘Pintu’ Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah

20210303 MPP Jadi Pintu Kemudahan Perizinan dan Investasi di Daerah  Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba saat diwawancarai usai acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP, di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Pemerintah daerah merespon cepat isu realisasi investasi yang masih minim di daerah. Respon ini ditunjukkan melalui komitmen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dilakukan 38 bupati dan wali kota...

38 Pemda Siap Bangun Mal Pelayanan Publik

20210301 Penandatanganan Komitmen MPP   JAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar di berbagai kota dan kabupaten. Rencananya, sebanyak 38 kepala daerah akan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Penandatanganan tersebut dilakukan pada Selasa (01/03) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sebanyak...

Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Dorong Perbaikan Berkelanjutan

20210226 Audit Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Dorong Perbaikan Berkelanjutan 1 Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo saat membuka sosialisasi yang merupakan Aksi SPBE edisi ke-10 ini, secara virtual, Jumat (26/02).   JAKARTA – Pemerintah perlu melakukan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai upaya untuk mendukung digital government yang partisipatif, kolaboratif, berkelanjutan, dan...

Dukungan Penuh Menteri Hukum dan HAM Terhadap Pembangunan MPP

20210301 Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP 20 Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP tahun 2020, di Jakarta, Selasa (02/02).   JAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM. Dukungan itu terbukti dari layanan imigrasi ada di hampir seluruh MPP....

Penyempurnaan UU Pelayanan Publik Masuk Daftar Prolegnas

20210301 Diskusi Virtual Perkembangan Perubahan UU Pelayanan Publik 3 Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Diskusi Virtual terkait Perkembangan Perubahan UU Pelayanan Publik, Senin (01/03).   JAKARTA – Usia UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sudah menginjak 11 tahun, dan butuh penyempurnaan. Dukungan atas penyempurnaan itu dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dengan masuknya rancangan perubahan...

Dewan Pengawas Tim Koordinasi SPBE Nasional Gelar Rapat Percepatan Penerapan SPBE

20210226 apat Koordinasi SPBE Nasional Tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 2   JAKARTA – Para Perwakilan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan SPBE sesuai amanat Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, Kamis (25/02). Hasil rapat koordinasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada para menteri dan kepala lembaga yang tergabung dalam...

Menuju Good Governance dengan Mal Pelayanan Publik

20210302 Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP 2021 Bupati Karanganyar Juliyatmono Bupati Karanganyar Juliyatmono saat diwawancarai usai menandatangani Komitmen Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) yang hadir di berbagai penjuru Indonesia menjadi gambaran nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Komitmen membangun MPP menjadi bukti pemerintah untuk mewujudkan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan...

Tetapkan Standardisasi Proses Bisnis, Kementerian PANRB Dorong Pelayanan Digital

20210226 Peninjauan MPP Kota Palembang 1 Kunjungan tim unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB ke MPP Kota Palembang, Sumatra Selatan, Jumat (26/02).    PALEMBANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Standardisasi Proses Bisnis Layanan Strategis (dasar dan perizinan). Untuk menyempurnakan beleid tersebut, tim unit...

SAKIP Desa, Implementasikan Reformasi Birokrasi dari Level Desa

20210223 Kunjungan Kerja ke Kabupaten Sumedang 6 Kunjungan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo ke Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.    SUMEDANG – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa menjadi salah satu gebrakan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Implementasi SAKIP Desa yang dilakukan secara elektronik ini memacu pengelolaan anggaran desa menjadi...

Membangun Pertumbuhan Ekonomi Lewat Mal Pelayanan Publik

20210301 Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP 24 Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (02/03).   JAKARTA – Sebanyak 38 bupati dan wali kota menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penandatanganan...

Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021

20210226 Pemerintah Terbitkan Pedoman Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021 Tangkapan layar Surat Edaran Menteri PANRB No. 3/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja PNS Tahun 2021.   JAKARTA – Seluruh Pegawai dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) pada periode penilaian kinerja tahun 2021. Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja...

Layanan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Diharapkan Hadir di Mal Pelayanan Publik

20210224 Layanan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Diharapkan Hadir di Mal Pelayanan Publik 1 Rapat Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara virtual yang diadakan Ditjen Pendidikan Tinggi, Rabu (24/02).   JAKARTA – Unit Layanan Terpadu (ULT) milik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan bisa bergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Bergabungnya unit layanan Kemendikbud tersebut tentu bisa memperluas dan mempermudah...