berakhlak bangga melayani bangsa

Menegpan Taufiq Effendi :Keberhasilan Reformasi Birokrasi “Perubahan Mindset Suatu Keniscayaan"

Pekanbaru, “Kalau kita mau mempercepat reformasi birokrasi, harus ada kehendak bersama, karena reformasi birokrasi itu merupakan suatu hal yang panjang dan harus dilakukan secara terus menerus, secara serius dan konsisten ”.Demikian antara lain disampaikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, ketika membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres...

MenegPAN akan Membuka Rakor Pemberantasan Korupsi di Pekanbaru

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Regional Evaluasi Pelaksanaan Inpres 5/2004 tentang...

Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 BRR NAD-Nias Tahun 2008 Adalah Laporan Terakhir

Empat Program Unggulan (Quick Win) Reformasi Birokrasi Polri

Pejabat Jajaran Pemerintah Kota Cimahi – Jawa Barat menandatangani Pakta Integritas

    “Untuk menjadi Bangsa yang maju, maka kita harus bersikap dan berperilaku...

Penerapan Pakta Integritas, Salah Satu Wujud Nyata Pemkab Grobogan Memberantas Korupsi

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi merupakan usaha bersama dari seluruh komponen bangsa yang terdiri atas unsur Pemerintah,...

Harapan Daerah Terhadap Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2008

    Banjarmasin, “Pengalaman praktis dalam sejarah pemerintah di Indonesia menunjukkan bahwa implikasi dari langkah Presiden melakukan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran suatu kementerian akan menimbulkan permasalahan yang kompleks baik kepegawaian, anggaran bahkan berpotensi mengancam keberlangsungan pelaksanaan suatu urusan pemerintahan”.Demikian disampaikan oleh Taufiq Effendi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengawali sambutannya dalam...

Kontrol Masyarakat Diperlukan Dalam Pelaksanaan Pakta Integritas

Balikpapan, Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya Pakta...

Tak Jatuhkan Sanksi, Pejabat Dikenai Hukuman (Revisi PP 30/1980)

            Penegakan disiplin PNS terus digalakkan, termasuk melalui peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sanksi hukum secara tegas...

Birokrasi Harus Profesional, Jangan Like and Dislike

Besarnya intervensi politik dalam penempatan SDM aparatur yang tidak sesuai kompetensinya merupakan salah satu permasalahan besar yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Birokrasi harus diisi oleh orang-orang profesional, dan tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eddy Topo Ashari di sela-sela acara Working Group...

Tertib Administrasi Pengelolaan Tatanaskah Dinas

Batam, “Tatanaskah dinas adalah roda organisasi pemerintahan yang harus dikelola dan ditata dengan baik, pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan...

Diwacanakan Forum Kerjasama Monitoring dan Evaluasi Antara MENEGPAN dengan UNODC

“Permasalahan utama dalam pelaksanaan Inpres 5/2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi antara lain masih kurangnya komitmen dari pimpinan instansi yang...

Kepatuhan Pelaporan INPRES 5/2004 di Provinsi Sulawesi Utara Masih Rendah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Negara PAN mengadakan Workshop Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, pada kamis 19 Maret 2009, di ruang Huyula kantor Gubernur Sulawesi Utara. Workshop diikuti oleh para pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan SKPD serta para sekda dan inspektorat...