JAKARTA – Kementerian Kesehatan melakukan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2014, sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Acara ini diselenggarakan di Balai Kartini, Selasa (09/07). Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Supriyantoro mengatakan, JKN...

PEKANBARU – Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) online tetap menggunakan one single tool.  “Dengan tool ini kita harus tetap jalan dalam pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi,”  ujar Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PANRB Daerah Kementerian PANRB Naptalina Sipayung, di sela-sela sesi tanya jawab dalam workshop PMPRB Pemerintah Daerah, di Pekanbaru,...

Gubernur Timor Timur (1975-1982) Lopez da Cruz ternyata masih gagah, dan tampak lebih mudah dari usianya yang telah 72 tahun. Mantan Dubes di era Presiden Soeharto, Habibie, Megawati, serta era Susilo Bambang Yudhoyono ini masih lancar menuturkan pemikiran serta memorinya kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Kemnterian PANRB, M. Imanuddin...

    PEKANBARU – Workshop Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi (PMPRB) bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan asesor Pemerintah Kabupaten/Kota. Tapi juga membagi pengalaman bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang telah selesai melakukan PMPRB Online di wilayah kerjanya. Diantaranya Kabupaten Siak dan Muara Enim.   Pejabat Kabupaten Siak dan Muara Enim yang ditugaskan menjadi asesor pada Satuan...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengadakan acara silaturahim menjelang bulan Ramadhan, Senin (08/07). Sekertaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto mengatakan agar di bulan Ramahan, kinerja para pegawai tidak menurun. “”Jangan sampai karena puasa kineja kita menurun.  Apalagi kita adalah Kementerian yg menjadi pelopor Reformasi  Birokrasi di seluruh...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, birokrasi yang mendapatkan alokasi terbesar dari APBN harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada rakyat, dan kepada Tuhan.   Birokrasi hanya sekitar 2 persen dari jumlah penduduk, tetapi menggunakan uang negara sekitar 60 persen, sementara rakyat hanya menerima 40 persen. “Kita...

PEKANBARU – Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) merupakan upaya pencapaian program reformasi birokrasi masing-masing instansi pemerintah. Pada dasarnya, model PMPRB yang terdiri atas komponen pengungkit (enabler) dan hasil (result), mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) masing-masing instansi, yang dikaitkan dengan indikator keberhasilan reformasi birokrasi secara nasional....

PEKANBARU - Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan penyelenggaraan PTSP. Pertama, mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Misalnya, waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi. Selain itu diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan, karena hal ini...

  PEKANBARU – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar workshop PMPRB bagi para asesor Pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi Riau di Pekanbaru.  Kegiatan ini dilakukan sebagai  upaya dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah,  sebagai tindak lanjut dari langkah-langkah yang ditempuh dalam reformasi birokrasi sesuai roadmap.   Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PANRB Daerah dari Kementerian Pendayagunaan...

BANDA ACEH – Menteri PANRB Azwar Abubakar mengajak seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) baik di pusat maupun daerah agar seleksi CPNS tahun 2013 ini dilaksanakan dengan bersih, obyektif, transparan, kompetitif dan bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya. Hal itu disampaikan Menteri melalui Surat Menteri PAN-RB No. B/2215/M.PAN-RB/7/2013 tanggal 3 Juli...

PEKANBARU – Hingga bulan Februari 2013, masih ada 86 pemda (12%) yang belum membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), yakni 7 provinsi, 54 kabupaten dan 2 kota. Sementara yang sudah membentuk PTSP sebanyak 467 pemda, terdiri dari 26 provinsi, 345 kabupaten dan 96 kota. Hal itu diungkapkan Dirjen Bina Pembangunan...

PEKANBARU - Kehadiran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang mampu kemudahan dalam memberikan pelayanan perijinan di setiap daerah akan sangat membantu para calon investor dalam merealisasikan investasinya. Hal itu sangat berpengaruh terhadap  iklim investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.   Asdep Pengembangan dan Standarisasi Pelayanan Kementerian PANRB Noviana Andrina...