BOGOR – Sebanyak 16 pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera dan Jawa melakukan penilaian terhadap diri sendiri terkait dengan proses reformasi birokrasi di masing-masing provinsi, dengan menerapkan  Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) onlie. Meski awalnya mereka merasa sulit, tapi  para peserta workshop peningkatan kapasitas fasilitator dan asesor ini...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan penilaian dan pemeringkatan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kementerian/lembaga (K/L). Komponen yang akan dinilai antara lain kebijakan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembinaan teknis unit pelayanan publik, PTSP,  penerapan standar pelayanan, indeks kepuasan masyarakat (IKM) sampai fasilitas pelayanan publik. Terkait dengan rencana...

JAKARTA – Reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk kalangan seniman, artis, pekerja film, serta elemen lainnya dalam sebuah grand coalition (koalisi besar). Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggandeng sineas untuk menggarap pembuatan film yang bertema reformasi...

Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengatakan negara sangat besar membayar birokrasi, dalam biaya belanja pegawai, untuk itu birokrasi harus mampu  mendukung tumbuh, mendorong, mempermudah, memfasilitasi berkembangnya dunia usaha, demikian dikatakan pada acara sosialisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, bagi...

JAKARTA -  Wajah kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi semakin menunjukkan sikap yang ramah terhadap tamu yang berkunjung ke kantor ini. Setidaknya hal itu ditunjukkan melalui penataan area parkir, ruang loby, serta beberapa ruangan yang terus dibenahi. Suasana itu sebenarnya mulai terasa sejak awal tahun 2012, yang memberikan...

Buntut dilantiknya Rahmad Hidayat sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten dan Kota pada Setda Provinsi Aceh, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia setahun yang lalu, menurut Imanuddin, Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan Tanggung Jawab dari Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Gubernur,...

JAKARTA – Kalau selama ini banyak pejabat atau maupun birokrasi yang menangap  sumpah jabatan hanya sekadar bagian dari ritual dalam proses mendapakan suatu jabatan, ke depan diharapkan tidak demikian. Kasus impeachment yang terjadi pada Bupati Garut Aceng Fikri harus dijadikan pelajaran berharga dan peringatan keras bagi segenap aparatur negara, baik...

Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PAN dan RB Rini Panganti harus merogoh kocek Rp 20.000 ketika menjadi nara sumber pada pelatihan agen perubahan di Bogor, (7-8/02) pekan lalu. Pasalnya, secara spontan dia mengucapkan kata ‘maaf’ saat mengawali dan mengakhiri, bahkan di tengah pembicaraan. Itu mendingan, ada peserta pelatihan yang...

Walikota Palu, H. Rusdi Mastura mengatakan, reformasi birokrasi harus mampu memunculkan aparatur yang berjiwa entrepreneur, memiliki integritas, dan dipercaya rakyat. Karena itu segenap jajaran birokrasi pemerintah Kota Palu harus peka, tanggap, dan berinisiatif menghadapi dinamika perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.   Hal itu dikatakannya  dalam acara pencanangan gerakan reformasi...

BOGOR – Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan workshop peningkatan kapasitas fasilitator Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi pemerintah provinsi se-Sumatera dan Jawa. Deputi Program dan Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB Ismail Mohamad mengatakan, kegiatan ini penting, sebagai upaya untuk mengoptimalkan...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Kabupaten Badung yang secara konsisten terus mengawal penanganan  kasus pemalsuan dokumen pengumuman hasil test CPNS di daerah itu. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tengah berjuang keras untuk membangun sistem rekruitmen CPNS secara obyektif,...

JAKARTA – Bukan Sarwono Kusumaatmadja, kalau tidak ceplas-ceplos dalam berbicara. “Kalau saudara menjadi Deputi Kelembagaan, bagaimana menyikapi keinginan seorang Menteri yang menginginkan adanya perampingan eselon I di kementeriannya, tetapi dia tidak mau mengatakannya sendiri ?”, sergahnya ketika menjadi anggota Tim penguji seleksi calon pejabat eselon I di lingkungan Kementerian PAN...