JAKARTA - Mark Plus Inc menghadirkan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirawati Sudjono dalam talkshow Jakarta Marketing Week 2015 di Jakarta, Jumat (8/5) malam. "Istilah 'kepuasan konsumen' bukan hanya milik dunia swasta. Birokrasi pun memiliki tujuan yang serupa, yakni dalam bentuk pelayanan publik," ujar Mirawati di awal talkshow. Kondisi yang ingin...

MAKASSAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan, Gebyar Pelayanan Perizinan Gratis Serentak (GPPGS) 24 Kabupaten dan Kota se Sulawesi Selatan ini merupakan sebuah gebrakan yang sangat fantastis. Atas nama Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Yuddy mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Presiden berpesan kepada kita...

MAKASSAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi iovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makasasar dengan menerapkan sistem barcode dalam pelayanan sertifikat  tanah. Dengan sistem ini, warga masyarakat yang akan melakukan pengecekan proses sertifikasi tanahnya cukup dengan memotret barcode tersebut. Di situ akan tampak alamat dan lokasi tanah sesuai sertifikatnya. Tidak...

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mencatat masukan dari ASN Papua, di sela-sela audiensi di Jayapura, Kamis (07/05) petang. JAYAPURA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menilai masalah kepegawaian merupakan masalah bersama, karena kebijakan yang dikeluaran oleh kepala daerah terkait dengan otonomi daerahnya. Maka dari itu harus...

SURABAYA - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan pentingnya peran humas pemerintah. Karena itu praktisi humas pemerintah harus mumpuni dan siap padang badan. Hal itu ditegaskan Menteri dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Hermam Suryatman dalam pembukaan workshop. Sinergi Kampanye Revolusi...

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali menemukan adanya pemalsuan surat dan tandatangan. Kali ini, yang dipalsukan adalah Tanda Tangan Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Surat bernomor B/789/M.PAN/2/2015, perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2015 dari Tenaga Honorer tertanggal 9 April 2015 itu ditujukan kepada...

TOLIKARA – Kecintaannya pada tanah Papua sangat kental begitu terasa saat Bupati Tolikara Usman Manimbo menitikkan air mata di depan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi. Tangisan Usman semata-mata karena harapannya agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada tanah Papua, khususnya Kabupaten Tolikara. Memang pada...

MAKASSAR - Blusukan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi di Makassar berlanjut, usai bertatap muka dengan  Walikota dan ASN Kota Makassar, Rabu (06/05). Menteri Yuddy didampingi Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto bergerak ke RSUD Labuang Baji. Tampak juga Direktur RSUD Labuang Baji Diah Listiana. Saat menyapa pasien, kebetulan ada pasien yang belum mendapatkan...

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya  merumuskan formula yang tepat untuk menuntaskan persoalan eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II). "Saya membuat kebijakan bukan karena tekanan, tetapi atas dasar amanah serta keyakinan untuk kebaikan bagi semua pihak, khususnya pemerintah dan tenaga honorer," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarsi (PANRB) Yuddy...

JAKARTA - Indonesia patut berbangga ketika dua buah inovasi pelayanan publik karya anak negeri berhasil menembus jajaran peringkat atas ajang United Public Service Awards (UNPSA) 2015 yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Mirswati Sudjono, kedua inovasi pelayanan publik yang berhasil meraih prestasi tersebut berasal dari...

  MAKASSAR - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengajak pimpinan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari Walikota sampai lurah untuk selalu turun dan melihat langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan melakukan dialog. Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi agen perubahan, dan tetap menjadi perekat NKRI. Hal itu dikatakan Yuddy...

SOLO – Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (AP) diharapkan  memberikan kepastian hukum bagi jajaran birokrasi serta masyarakat. Betapa tidak, kalau selama ini banyak kesalahan administrasi yang langsung diseret ke ranah hukum pidana, kini tidak mesti demikian. Dengan berlakunya UU AP ini, maka kesalahan administrasi yang terjadi di dalam penyelenggaraan...