berakhlak bangga melayani bangsa

Pemerintah Empati, Tapi Diskresi Tak Bisa Kalahkan Undang-Undang

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menegaskan, tidak ada diskresi menteri yang bisa mengalahkan Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), apalagi Undang-Undang. “Kalau saya trabas undang-undang, saya bisa dipenjara,” katanya.   Yuddy menyebutkan sejumlah peraturahn perundangan yang tidak bisa diterabas. Secara jelas dan tegas Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang...

Jagonya Bupati/Walikota Bicara Akuntabilitas Kinerja

IMG 20160206 133943 SURABAYA - Lain di pusat lain di daerah, kalau di pusat tempo hari sempat heboh karena beririsan dengan isu reshuffle kabinet, penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah berlangsung mulus dan disambut antusias oleh para Bupati/Walikota. Demikian potret kegiatan pembagian rapot kinerja birokrasi pemerintahan daerah yang pelaksanaannya disinergikan...

Apresiasi Kabupaten dan Kota Se-Jatim, Menteri Yuddy: Jangan Puas Dulu!

20160205 pamerpiagam surabaya Menteri Yuddy (tngah), Gubernur Jatim Pakde Karwo, Deputi RB dan Kunwas M. Yusuf Ateh bersama para penerima penghargaan akuntabilitas kinerja di Surabaya, Jumat (05/04)  SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota di...

Taspen Tambah Bank Penyalur Dana Pensiun

dirut taspen yudha bhakti  ‎Dirut PT Taspen Iqbal Latanro bersama Dirut PT Bank Yudha Bhakti Arifin menandatangani MoU tentang Pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna dan Pensiun melalui Rekening Bank di Jakarta, Kamis (4/2). JAKARTA - PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) Persero bersama PT Bank Yudha Bhakti, Tbk melakukan penandatanganan...

Honorer K2, Antara Kemanusiaan dan Aturan

SURABAYA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah berupaya maksimal memperhatikan nasib eks Tenaga Honorer K2 (THK2). "Kami sudah menyusun road map penanganan permasalahan THK2, melakukan rapat maraton dengan lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan payung hukum, serta upaya administratif lainnya untuk mendapatkan dukungan anggaran,"  ujar Kepala Biro...

Pemerintah Sudah Angkat Satu Juta Lebih Honorer Menjadi CPNS

SURABAYA - Pemerintah tidak abai terhadap nasib para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Faktanya jika merujuk kembali perjalanan sejak 2004 hingga 2015, sudah sebanyak 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejak tahun 2006. Demikian dikatakan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara...

Presiden Jokow‎i : Humas Pemerintah harus Bergerak Cepat

20160205 Bakohumas di Istana JAKARTA - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada humas yang berada di kementerian maupun lembaga non kementerian memiliki kecepatan dalam merespon dan kecepatan memberikan informasi. "Jangan membalikkan dan jangan lagi saya mendengar bahwa masyarakat menemui humas saja sulit. Padahal kita yang harus mencari mereka (masyarakat) untuk memberikan informasi," ucap Presiden pada...

Reformasi Birokrasi Kota Ambon Paling Baik

20160205 indeks RB Ambon JAKARTA - Kota Ambon dipersepsikan masyarakat sebagai kota yang sangat baik dalam gerakan reformasi birokrasi.  Sementara kota yang dipersepsikan “kurang baik” adalah Kota Jayapura. Hal ini terungkap dalam hasil Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerjasama dengan Sigma Research yang dilaksanakan pada  25 September – 24 Desember 2015....

Menteri Yuddy: Akuntabilitas Kinerja, Bukti Nyata Revolusi Mental

20160205 LAKIP di Surabaya 4 SURABAYA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), kembali melakukan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kali ini, LHE AKIP diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dan Sulawesi. Bertempat di Gedung Grahadi, Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk...

Mendagri akan Serahkan Rapor Akuntabilitas Kinerja 116 Pemda

20160206 Menpan dan Mendagri  JAKARTA -  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2015, menyusul hal serupa di Denpasar dan Yogyakarta. Kali ini, akan dilakukan penyerahan untuk 38 kabupaten/kota se Jawa Timur, dan 78 kabupaten/kota se Sulawesi.   Sekretaris Kementerian PANRB...

Era Kompetisi, Bukan Saatnya Aparatur Bekerja hanya Berdasarkan Aturan

20160205 yuddy karwo wartawan Menteri Yuddy didampingi Pakde Karwo memberikan keterangan kepada wartawan di Surabaya, Jumat (05/02) SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menjelaskan pentingnya reformasi birokrasi di era kompetisi yang menuntut birokrasi agar lebih responsif, adaptif dan antisipatif. Selain itu, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur juga menjadi...

Terima Forum Honorer K2, Yuddy: Tak Mungkin Pemerintah Tabrak UU

20160204 MENTERI bertemu K2 1 Menteri Yuddy menyalami pengurus FHK2I di kantornya, Kamis (04/02) JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Yuddy Chrisnandi mengatakan, ia sangat memahami aspirasi eks tenaga honorer kategori 2. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasi tuntutan tersebut, sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak pemerintah. Namun...

Publik Nilai Reformasi Birokrasi Semakin Baik

indeks RB JAKARTA - Persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi semakin baik dari tahun ke tahun. Memang istilah  “reformasi birokrasi” belum secara luas dikenal masyarakat, namun berdasarkan parameter perubahan, masyarakat menilai pelaksanaan reformasi birokrasi cukup baik. Demikian terungkap dalam hasil Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Gerakan Reformasi Birokrasi. Survei  ini dilakukan Sigma Research Indonesia pada...