DENPASAR - Praktek percaloan dalam pelayanan publik pengurusan perizinan muncul karena prosedur yang tidak terbuka dan tidak pasti. Karena itu selain pelayanan publik harus memudahkan masyarakat, keterbukaan informasi dan waktu pelayanan juga harus diperhatikan.
Hal itu dikatakan Deputli bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono saat...
DENPASAR - Praktek percaloan dalam pelayanan publik pengurusan perizinan muncul karena prosedur yang tidak terbuka dan tidak pasti. Karena itu selain pelayanan publik harus memudahkan masyarakat, keterbukaan informasi dan waktu pelayanan juga harus diperhatikan.
Hal itu dikatakan Deputli bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono saat...
JAKARTA – Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih yang baru saja dilantik, tidak diperbolehkan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemda yang dipimpinnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal pelantikan. Para kepala daerah yang baru saja dilantik juga tidak boleh mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun sejak pelantikan pejabat tersebut....
DENPASAR - Sejumlah inovasi dalam pelayanan publik di Indonesia tidak kalah dengan negara lain.Namun banyak pemerintah daerah maupun unit-unit pelayanan publik yang belum menginformasikan soal inovasi tersebut. "Inovasi di Indonesia tidak kalah dengan dunia. Tetapi karena tidak diinformasikan, jadi kesannya tidak ada perbaikan pelayanan," kata Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur...
DENPASAR- Inovasi Pelayanan Publik oleh kabupaten/kota yang menjadi role model, wajib dicontoh dan direplikasi daerah-daerah lain. Dengan demikian pelayanan publik di Indonesia bakal semakin prima.
Pesan itu disampaikan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mirawati Sudjono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Hasil Tindak Lanjut Evaluasi...
Menteri Yuddy memberi keterangan kepada wartawan, di Badung, Bali, Jumat (26/02)
DENPASAR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi meminta jajaran birokrasi memangkas proses-proses periJinan yang menyulitkan dunia usaha. PeriJinan seharusnya lebih mudah, agar dunia usaha di Indonesia berkembang dan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Orang...
DENPASAR - Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tertentu pada 57 Kabupaten dan Kota serta Unit Pelayanan Publik Lainnya, yang digelar di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jum'at (26/02), disambut antusias para peserta.
"Pertemuan biasanya dikemas biasa-biasa saja. Acara ini menggugah kami. Biasanya monoton, tapi ini membuat...
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar sosialiasi tindak lanjut evaluasi daerah yang dipilih menjadi role model pelayanan publik di Bali. Acara yang bakal digelar pada 26 – 27 Februari 2016 itu akan dihadiri Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian...
JAKARTA - Selama ini kalangan birokrat cenderung berpikir inovasi pelayanan publik selalu membutuhkan biaya tinggi dan berkaitan dengan teknologi. Padahal definisi inovasi yang sebenarnya adalah menemukan solusi untuk pelayanan publik lebih baik.
Hal itu dikemukakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono dalam Rapat Koordinasi Tindak...
DENPASAR - Instansi pemerintah diharapkan terus berupaya menciptakan inovasi pelayanan publik, sehingga akan memudahkan masyarakat untuk berusaha. Dengan demikian, investasi semakin berkembang serta kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.
Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisinandi, saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut...
JAKARTA - Dalam rangka menyukseskan program Presiden Jokowi untuk menaikkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Bussiness / EoDB) pada 2016 naik menjadi nomor 40 dari posisi 109 di tahun 2015, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan kesiapan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian dan instansi...

