Asdep Perumusan dan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad dan Sesdep Kelembagaan dan Tatalaksana Siti Nurhayati dalam penataan UPT di Kementerian PANRB, Jumat (10/03)   JAKARTA – Penataan kelembagaan yang dilakukan  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak terbatas pada perampingan  jumlah Lembaga Non Struktural (LNS),...

  JAKARTA – Pemerintah membuka kesempatan bagi para lulusan SMA atau sederajat untuk mengikuti pendidikan dan menjadi siswa/siswi atau taruna/taruni pada 8 (delapan) Lembaga Pendidikan Kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Penerimaan calon siswa-siswi serta taruna/taruni sekolah kedinasan tahun 2017 telah diumumkan melalui Pengumuman No: 132/S.SM.01.00/2017 tanggal...

  JAKARTA - Gerakan open data (data terbuka) memiliki popularitas yang tinggi pada tingkat global, terutama sejak diluncurkannya International Open Data Charter, yang menghasilkan rujukan bersama mengenai praktik open data untuk manfaat ekonomi dan sosial. Open data adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh...

    JAKARTA – Sebagai hasil tindak lanjut penandatanganan Implementation Agreement kerjasama TRANSFORMASI – GIZ pada tanggal 30 Januari 2017, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan GIZ melaksanakan rapat penyusunan rencana kerja implementasi proyek TRANSFORMASI di Jakarta (Jumat, 10/3) Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris...

Menteri PANRB Asman Abnur menerima audiensi pengurus Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Jakarta, Rabu (08/03)   JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pihaknya akan mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah seperti diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang...

  JAKARTA - Jabatan pimpinan tinggi (JPT) merupakan jabatan strategis dalam mendukung birokrasi yang progresif, responsif, dan partisipatif melalui tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, setiap pejabat pimpinan tinggi harus menjamin akuntabilitas jabatan, sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Mengingat tugas strategis yang diemban oleh...

  JAKARTA - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan salah satu dari 8 lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang melakukan pendaftaran online serentak, mulai hari ini tanggal 9 Maret hingga 31 Maret 2017. Kalau tahun lalu quota yang diterima hanya 900 calon taruna/taruni, tahun ini bertambah menjadi 1.689 orang. Selain seleksi awal...

  JAKARTA - Penerimaan calon siswa-siswi sekolah kedinasan tahun 2017 telah diumumkan melalui Pengumuman No: 132/S.SM.01.00/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Penerimaan Calon Siswa-siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian Lembaga/Lembaga yang Mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmadji. Proses pendaftaran akan dimulai pada 9 Maret sampai...

  JAKARTA – Perkembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia yang telah mengalami kemajuan pesat dalam kurun waktu tahun terakhir ini, menjadi bukti nyata implementasi gagasan kreativitas para Aparatur Sipil Negara di seluruh jajaran instansi pemerintah. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi...

Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam Lokakarya  Prasubmit dan Submit  Partisipasi Indonesia pada UNPSA 2017, di Surabaya, Kamis (09/03).   SURABAYA – Tradisi Indonesia menempatkan finalis dan runner up United Public Services Award (UNPSA) sejak tahun 2014 diharapkan bisa meningkat lagi dalam even yang sama tahun 2017 ini. Kementerian Pendayagunaan...

  JAKARTA – Dalam rangka pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian atau Inpassing, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian SDM Aparatur mengadakan Rapat Koordinasi Jabatan Fungsional di Ruang Serbaguna, Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, (Selasa, 3/7). Dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Instansi Pembina...

  JAKARTA- Pemerintah dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) sepakat mengenai pentingnya RUU Etika Penyelenggara Negara (EPN) dan bagai upaya untuk mengendalikan berbagai perilaku negatif aparatur dalam penyelenggaraan negara. Hal itu diperlukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik dilandasi dengan kesadaran untuk menghormati, menegakkan dan menjalankan norma etika yang berlaku...