JAKARTA – Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengatakan, kunci inovasi dalam pelayanan publik hanya tiga yaitu niteni (memperhatikan), nirokke (meniru) dan nemokke (menemukan). Sedangkan ukuran yang paling mudah untuk melihat meningkatanya reformasi birokrasi adalah dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan berkurangnya KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).   Hal itu dikatakan Wamen...

  JAKARTA – Formasi untuk 3.000 dokter yang ditawarkan pemerintah dalam pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013 yang akan ditempatkan di puskesmas daerah terpencil kurang diminati. Pada awalnya, pelamarnya memang mencapai tiga ribu.   “Tetapi banyak pelamar yang tidak melampirkan surat kesediaannya untuk ditempatkan di puskesmas terpencil selama lima...

  JAKARTA – Setelah hampir 4 bulan  tidak memiliki Kepala Biro Hukum dan Humas, akhirnya unit kerja yang kini telah berganti nama menjadi Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Kementerian PANRB diisi oleh Herman Suryatman.    Mantan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Kab. Sumedang ini dilantik oleh...

   JAKARTA – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo mengingatkan agar dalam menyusun RPP dan R Perpres pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih cermat, sehingga tidak terjadi kesalahan atau justeru kembali ke peraturan lama.   “Undang-undang ASN ini  merupakan terobosan yang luar biasa. Karena...

JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2013 mengharapkan pemda segera mengumumkan hasil tes CPNS di instansinya, dan selanjutnya dilakukan pemberkasan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Panselnas juga terus melakukan komunikasi kepada pemda, agar seleksi CPNS ini benar-benar member manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan Negara. Ketua Pelaksana Panselnas CPNS Eko...

  JAKARTA – Dari 50 peserta yang lulus tes CPNS di Kementerian PANRB, hingga berita ini diturunkan baru 41 orang yang melakukan pemberkasan. Padahal pihak Panitia seleksi CPNS instansi ini sudah secara proaktif menghubungi para peserta untuk melengkapi surat-surat kelengkapan.   Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Otok Kuswandaru mengatakan,...

  JAKARTA – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer. Demikian halnya dengan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, maka status mereka...

  JAKARTA – Doddy Heriadi, Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran (Unpad) yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di tiga instansi pemerintah, menjatuhkan pilihannya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Menurutnya, Kementerian PANRB yang bertugas mengeluarkan kebijakan-kebijakan, merupakan salah satu daya tariknya.   “Lingkup kerja Kementerian PANRB...

JAKARTA – Hasil tes kompetensi dasar (TKD) CPNS tahun 2013 tak bisa diubah oleh siapapun. Kalau putera daerah tidak lulus, ke depan pemda dapat meningkatkan kapasitas para calon peserta tes, antara lain  melalui bimbingan belajar sejak jauh-jauh hari sebelum seleksi CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar...

JAKARTA – Ditetapkannya batas usia pensiun PNS untuk pegawai pada jabatan administrasi menjadi 58 tahun dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengundang perhatian masyarakat luas.  Banyak PNS terutama yang pada bulan Januari 2014 ini usianya sudah 56 tahun bertanya-tanya, kapan ketentuan itu berlaku. Apakah tetap menjadi PNS hingga 58...

  JAKARTA – Tekad Kementerian PANRB untuk menyelesaikan 19 PP dan 4 Perpres sebagai pelaksanaan dari UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat simpati dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari mantan Deputi Tatalaksana Kementerian PAN Prof. Komarudin, yang menyarankan perlunya dibentuk special desk.   Menurutnya, dalam kondisi normal menyusun sebuah PP...

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, merupakan awal yang baik dalam perjalanan reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM aparatur. Dengan diberlakukannya UU ASN, diharapkan politisasi terhadap birokrasi semakin terkikis, sehingga peran birokrasi  sebagai mesin pemerintahan dapat berjalan tanpa terpengaruh hiruk pikuk politik....