JAKARTA – Sejak dibangunnya 3 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di DKI Jakarta, Surabaya, dan Banyuwangi dirasa perlu penguatan regulasi dasar hukum. Hingga saat ini dasar hukum MPP berupa Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang MPP, dengan banyaknya pelayanan dari berbagai instansi dalam satu tempat dirasa...

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji yang mewakili Menteri PANRB Asman Abnur dalam pembukaan Seminar Penguatan Regulasi Mal Pelayanan Publik dan sekaligus Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (17/01).  JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

  JAKARTA - Masyarakat diminta untuk mewaspadai dan tidak mempercayai kabar bohong yang berisi kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya WhatsApp. "Kami pastikan itu adalah khabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak mempercayainya," ucap Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum,...

  Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa (kiri) menyalami peserta seminar penguatan regulasi MPP   JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) 2018. Kali ini, inovasi harus dikaitkan dengan salah satu atau lebih tujuan dari pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Deputi...

Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Muhammad Imanuddin pada acara seminar nasional Penguatan Regulasi Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (18/01). JAKARTA – Kementerian PANRB terus berupaya mengembangkan program penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan...

Menteri PANRB Asman Abnur didampingi Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa menyerahkan buku Top 40 Inovasi pelayanan Publik 2017 kepada Bupati Belu Willy Lay, di kantor Kemenetrian PANRB Jakarta, Jumat (12/01)   JAKARTA -  Satu lagi, Pemerintah  Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana membangun mal pelayanan publik. Hal itu...

  Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara    JAKARTA – Warga masyarakat Kota Denpasar akan semakin dimanjakan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan bisa diresmikan di awal Februari mendatang. Peresmian fasilitas  pelayanan publik terintegrasi di Ibukota Provinsi Bali itu, diharapkan bisa menjadi kado ulang tahun ke – 230....

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat memimpin rapat kerja bersama LAN, BKN, BPKP, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (16/01)   JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan pihaknya bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) harus memperbaiki kurikulum serta training atau pelatihan yang akan...

    JAKARTA – Pasca pendaftaran pasangan calon (Paslon) kepala daerah, mulai gubernur, bupati dan walikota, masing-masing beserta wakilnya, suasana politik di tanah air semakin memanas. Namun hal itu jangan sampai mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk terlibat dan bersikap tidak netral....

 Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa   JAKARTA - Pemerintah mentargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten/kota tertentu hingga tahun 2019 mendatang. Untuk tahun 2018 ini, setidaknya terdapat 11 daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan MPP. Penetapan itu melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur...

Menteri Asman dalam Raker BNPT 2018 di Hotel Milenium, Jakarta, Selasa (16/01).   JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menekankan pentingnya sistem pemerintahan berbasis teknologi. Menteri juga mengatakan bahwa Perpres tentang e-Government diharapkan selesai tahun ini. “Tolong bangun grand design untuk 20 hingga 30 tahun...

      JAKARTA – Surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali beredar media sosial. Surat ‘bodong’ tersebut  berisi laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016-2019. Dalam surat palsu yang ditetapkan pada 1 November...