Director General of IIAS Sofiane Sahraoui saat menghadiri acara Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019 di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/11).
BADUNG – Pemerintah Indonesia banyak mendapatkan dukungan dalam akselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan, Director General of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) Sofiane Sahraoui menyampaikan keinginannya untuk memberikan platform bagi praktisi dan akademisi Indonesia sebagai upaya kontributif dalam percepatan reformasi birokrasi di Asia. Menurutnya, kontribusi inilah yang mampu memperkuat administrasi publik di Indonesia.
“Kesuksesan reformasi di zaman ini salah satunya datang dari Indonesia jika dikaitkan dengan kesuksesan ekonomi. Indonesia merupakan tempat yang baik dengan pemerintahan yang besar. Administrasi publiknya cukup efektif dalam menjaga struktur dasar reformasi birokrasi,” ungkap Sofiane saat menghadiri acara Annual Conference of the Indonesian Association of Public Administration (IAPA) 2019, di Kabupaten Badung, Bali, Senin (11/11).
Lanjutnya dikatakan, melalui riset, mereka dapat mengukur pencapaian global di Arika, Eropa, dan Timur Tengah. Tak kalah penting, kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang mumpuni menjadi kunci kesuksesan dalam melakukan perubahan yang cepat dan merata.
“Di belahan dunia mana pun, reformasi sektor publik tidak mudah dilakukan. Terutama Indonesia yang ukurannya besar, perlu mewujudkan visi yang sama dan mengimplementasikan perubahan dengan cara yang serupa, membutuhkan kepemimpinan dan komunikasi,” ujarnya.
Sementara itu, President of IAPA Agus Pramusinto menyampaikan komitmennya serta jajarannya untuk terus memberikan kontribusi dalam percepatan reformasi birokrasi di Indonesia melalui riset dan kemampuan berjejaring. "Kami dari IAPA tentu akan selalu memberikan kontribusi pemikiran dan hasil riset kepada pemerintah kemudian terjadi adopsi untuk menjadi kebijakan publik," ujarnya.
Pria yang kini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ini mengatakan akan merangkul berbagai asosiasi agar bisa membantu KASN dalam mengawal sistem merit. Penerapan sistem merit dalam instansi pemerintah menjadi suatu keharusan guna mendukung tercapainya tujuan refromasi birokrasi.
Ia menyadari bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki dalam melaksanakan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurutnya, langkah awal yang bisa dilakukan oleh para menteri dan seluruh elemen pelaksana birokrasi adalah menindaklanjuti komitmen Presiden Joko Widodo melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta perbaikan kinerja.
"Kita sudah mengalami kemajuan yang luar biasa tentang reformasi birokrasi dan presiden memiliki komitmen yang besar dalam efisiensi yang nantinya untuk pelayanan publik yang lebih baik," katanya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai leading sector pelaksanaan reformasi birokrasi, mengadakan Annual Conference of the IAPA 2019. Konferensi internasional yang diselenggarakan 11-12 November 2019 ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk berbagi dan mendiskusikan pengalaman untuk dijadikan acuan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Konferensi gabungan yang mengangkat tema 'Strengthening the Role of Public Administration in the Global Changing Society: Public Sector Reform and Digital Transformation in Asia" ini merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Group for Public Administration (AGPA), dan IAPA. Sebanyak 500 peserta dari beragam latar belakang dan negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika terlibat dalam konferensi ini. (clr/HUMAS MENPANRB)
