Menteri PANRB Rini Widyantini dalam HUT ke-7 Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dan IPIMTI Awards, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
JAKARTA - Dukungan terhadap perempuan tidak boleh berhenti pada simbol semata, tetapi harus terintegrasi dalam kebijakan dan praktik organisasi. Hal ini mencakup kebijakan kerja yang adil dan ramah keluarga, lingkungan kerja yang aman dan bermartabat, serta penguatan kapasitas melalui pelatihan kepemimpinan, mentoring, dan jejaring profesional.
"Karena itu, perempuan dalam birokrasi bukan sekadar representasi, tetapi aktor kunci dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan reformasi birokrasi," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam HUT ke-7 Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia dan IPIMTI Awards, di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menteri Rini menjelaskan bahwa hingga kini masih banyak ASN perempuan yang menghadapi hambatan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Bias gender, persepsi terhadap peran domestik, budaya kerja yang belum sepenuhnya inklusif, hingga keterbatasan akses pengembangan karier, masih menjadi tantangan nyata. Di sinilah peran institusi menjadi sangat penting.
"Di sinilah IPIMTI mengambil peran strategis. IPIMTI tidak hanya menjadi community of practice, tetapi juga berkembang sebagai ruang pembelajaran dan penguatan kepemimpinan perempuan," ujarnya.
Menurutnya, IPIMTI harus menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas birokrasi agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpijak pada pengalaman lapangan. Lebih dari itu, IPIMTI hadir sebagai aktor kolaboratif dalam reformasi birokrasi dengan memperkaya perumusan kebijakan dengan perspektif yang inklusif dan adaptif.
"Inilah pergeseran penting yang kita dorong bersama dari komunitas berbagi praktik, menuju policy influencer yang ikut membentuk arah birokrasi ke depan, " ungkapnya.
Ia juga menegaskan setidaknya ada empat pendekatan yang perlu terus di dorong bersama, yaitu pertama legislasi dan kebijakan yang berpihak dan adil; kedua, transformasi budaya organisasi; ketiga, keteladanan kepemimpinan; dan keempat, penguatan semangat women support women melalui jejaring, mentoring, dan coaching yang terstruktur.
"Mari kita terus bergerak bersama, membangun birokrasi yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada manusia. Karena kepemimpinan perempuan di puncak bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk memperkuat institusi dan mempercepat perubahan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi kontribusi IPIMTI dalam pemberdayaan perempuan di berbagai kegiatan, termasuk kolaborasi dalam bidang kerja sama, pendidikan, sosial, ekonomi, dan hukum.
"Saya melihat IPIMTI ini adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Perempuan-perempuan yang sudah menduduki posisi strategis dalam sebuah lembaga, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi bagaimana perempuan-perempuan hebat yang berada di IPIMTI ini mengajak perempuan lain yang belum berada di posisi strategis diajak dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama menduduki posisi yang strategis," ujarnya.
Arifatul juga mengatakan, kepemimpinan perempuan bukan tentang menggantikan peran laki-laki. Karena sesungguhnya kepemimpinan perempuan tentang menghadirkan perspektif baru dalam pengambilan keputusan.
"Jadi harus kita luruskan bahwa kepemimpinan perempuan bukan tentang menggantikan perannya laki-laki. Ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin yang berubah bukan hanya kebijakannya tapi juga cara kita memanusiakan pembangunan," jelasnya.
Arifatul berharap, Ikatan PIMTI dapat terus menjadi penggerak perubahan yang memberdayakan perempuan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. "Teruslah melangkah dengan keyakinan karena ketika perempuan bergerak bersama perubahan tidak lagi sekedar harapan tetapi menjadi keniscahayaan," tutupnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
