Rapat Koordinasi Tim Penilai KIPP PRO Tematik Tahun 2026 secara daring, Jumat (11/9/2026).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penilai KIPP PRO Tematik Tahun 2026. Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mematangkan instrumen penilaian terhadap proposal inovasi dari berbagai pemerintah daerah yang mengusung tema "Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran". Melalui kompetisi ini, pemerintah mendorong agar inovasi pelayanan publik tidak sekadar diciptakan, melainkan mampu direplikasi secara masif dan berdampak global.
"Saya mengajak kita semua menjaga proses penilaian yang objektif, akuntabel, dan senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat. Saya berharap Bapak/Ibu dapat membantu Kementerian PANRB bukan hanya memilih inovasi terbaik, tetapi menemukan praktik baik yang layak menjadi pembelajaran nasional, dapat direplikasi, diperluas skalanya, dan memberikan manfaat kepada semakin banyak masyarakat," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Otok Kuswandaru saat membuka Rapat Koordinasi Tim Penilai KIPP PRO Tematik Tahun 2026 secara daring, Jumat (11/9/2026).
Deputi Otok menjelaskan, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi transformasi pelayanan publik. Pasalnya, KIPP bertransformasi menjadi KIPP PRO dengan fokus Perluasan Skala, Replikasi, dan Orientasi Global, dan transformasi ini perlu kita lihat dalam konteks yang lebih besar, yaitu Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) 24/7. Menurutnya, GNPP membawa perubahan cara pandang bahwa pelayanan publik bukan sekadar menjalankan kewenangan atau menyediakan sebanyak mungkin layanan. Melainkan Pelayanan publik adalah tentang bagaimana negara hadir dalam kehidupan masyarakat.
"Karena itu, makna 24/7 bukan berarti seluruh kantor pemerintah harus beroperasi sepanjang waktu, tetapi memastikan negara mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, melalui cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya," ungkapnya.
Deputi Otok juga mengatakan, tema KIPP PRO Tematik Tahun 2026, yaitu “Pelayanan Inklusif pada Fase Kelahiran”, mengajak untuk melihat pelayanan publik dari perspektif yang lebih human-centric. Menurutnya, kelahiran merupakan salah satu titik awal hubungan pelayanan antara warga negara dan negara, yang berkaitan dengan identitas hukum, kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan berbagai hak lainnya. Pemilihan fase kelahiran sekaligus membawa pesan bahwa masyarakat tidak hidup berdasarkan struktur organisasi pemerintah; masyarakat hidup berdasarkan kebutuhan dan perjalanan kehidupannya.
"Oleh karena itu, dalam proses penilaian kami berharap Bapak/Ibu tidak hanya melihat kebaruan atau kecanggihan inovasi. Yang perlu dilihat lebih dalam adalah: masalah masyarakat apa yang diselesaikan, seberapa kuat bukti manfaatnya, apakah inovasi tersebut inklusif, bagaimana kolaborasi antarinstansi dibangun, serta apakah pengetahuan dan model pelayanannya dapat dipelajari, direplikasi, dan diperluas," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Yusuf Kurniawan menjelaskan Ada enam kriteria yang harus dipenuhi oleh inovasi yang diajukan dalam KIPP PRO Tematik Tahun 2026. Pertama, diharapkan inovasi memiliki nilai kebermanfaat (dampak). Kedua, inovasi mengandung kontekstual.
Ketiga, inovasi pelayanan publik juga dapat disebarluaskan. Selanjutnya, inovasi juga dapat diimplementasikan. Kriteria selanjutnya yakni memiliki nilai kebaruan (novelty), dan berkelanjutan. Selain itu, ada lima kategori inovasi pada KIPP PRO Tematik 2026 yaitu layanan elektronik; layanan jemput bola; layanan tatap muka; layanan mandiri; dan multikanal layanan.
Yusuf juga menjelaskan, proses kompetisi dijalankan secara terstruktur melalui beberapa fase krusial diantaranya pertama, pengajuan proposal yang dilakukan secara online melalui SINOVIK, kedua, seleksi administasi, ketiga penilaian yang dilakukan oleh Tim Evaluasi, keempat, penilaian yang dilakukan oleh Tim Panel Independen, dan yang terakhir penetapan TOP Inovasi.
Menurutnya, terdapat dua tim utama yang akan menilai KIPP PRO Tematik Tahun 2026 yakni Tim Evaluasi (TE) yang berjumlah 10 orang dan Tim Penilai Independen yang berjumlah 8 pakar. Tim Penilai ini nantinya wajib menandatangani pakta integritas dan bertugas menilai proposal di aplikasi SINOVIK dengan fokus menggali inovasi yang paling berpotensi untuk diperluas skalanya.
Yusuf mengatakan memasuki fase krusial Kementerian PANRB mengimbau seluruh admin instansi dan admin Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP) di lingkungan pemerintah daerah untuk memperhatikan lini masa (timeline) pengusulan inovasi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni di tanggal 18 September 2026. (dit/HUMAS MENPANRB)
