Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah perusahaan mampu menghemat hingga miliaran rupiah dengan menggunakan software open source (OS), perangkat lunak yang dalam penggunaannya tidak dikenakan biaya lisensi maupun royalti oleh pengembangnya. "Dengan OS, kita bisa menghemat 500 dollar AS untuk tiap terminal Personal Computer (PC) yang menjalankan fungsi office," kata pemilik perusahaan...

Menteri Koperasi dan UKM, Sjarifuddin Hasan, merombak 236 jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. "Pejabat eselon 3 dan 4 merupakan ujung tombak dan pelaksana teknis di lapangan, oleh karena itu saya harapkan dukungan dan loyalitas karena nasib KUKM di tanah air ada di pundak...

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pertemuan antara pemerintah dan para tokoh lintas agama dapat menenteramkan rakyat Indonesia. Dalam pengantarnya pada pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta, Senin malam, Presiden kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kerja keras untuk membawa Bangsa Indonesia sebagai bangsa maju pada...

Rabu, 05 Januari 2011 23:07 WIB Tanjungpinang (ANTARA News) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau akan meminta klarifikasi Badan Kepegawaian Daerah terkait proses penerimaan calon pegawai negeri sipil yang terindikasi ada kecurangan. "Kami sudah jadwalkan pemanggilan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Riau beserta staf pada pukul 10.00 WIB, Kamis (6/1)," kata...

Jakarta (ANTARA News) - Komisi II DPR RI pada Selasa melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Untuk hari kedua ini, sembilan calon anggota ORI mengikuti uji kelayakan, yaitu Ibnu Tri Cahyo, Johanes Widijantoro, Kartini Istikomah, Lili Hasanuddin, Muhammad Choirul Anwar, dan...

Medan (ANTARA News) - Pernyataan sikap sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama yang menyatakan beberapa kebohongan pemerintah diharapkan tidak diartikan sebagai gerakan politis untuk menjatuhkan citra Presiden Yudhoyono. "Itu hanya gerakan moral sebagai tanda cinta kepada pemerintah," kata pengamat sosial politik dari IAIN Sumatera Utara Ansari Yamamah, MA di Medan,...

Jambi (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan mengatakan, setiap birokrat, aparatur negara atau pejabat akan dipecat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil jika terbukti terlibat dalam praktik "jual beli" dalam penerimaan CPNS Provinsi Jambi tahun 2010 lalu. Menteri mengatakan, jika ada bukti kuat aparatur negara...

Jakarta (ANTARA News) - Para tokoh lintas agama akan terus mengawal dan menuntut dialog dengan pemerintah sebagai respon terhadap kritikan yang dilayangkan oleh mereka. Usai dialog antara para tokoh lintas agama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa dini hari, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe mengakui...

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Slamet Effendy Yusuf menilai pernyataan para tokoh lintas agama tentang pembohongan publik sebagai ajakan agar pemerintah introspeksi. "Saya melihat itu sebagai ajakan tokoh-tokoh agama supaya lebih mawas diri. Tidak ada agenda terselubung dibalik itu. Tokoh agama tidak memiliki agenda terselubung," kata Ketua...

Oleh: Oleh Fazar Muhardi Tanjung Medang, ibukota Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang tahun lalu dinobatkan sebagai Desa Informasi, kini nasibnya seolah terbengkalai. Secara geografis, desa terluar ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupat Utara adalah 628,5 km...

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan 2011 adalah tahun kebenaran dan menentang segala kebohongan. "Enam tahun telah lewat, tahun-tahun yang penuh dengan pencitraan, marilah kita lawan semua kebohongan dan citra palsu, mari kita nyatakan tahun kebenaran," katanya dalam pertemuan 100 aktivis pergerakan kritis di Gedung Joang Jakarta,...

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh lintas agama berkomitmen mendesak pemerintah untuk segera mengakhiri pengingkaran terhadap UUD 1945 guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat dan bangsa. "Saat ini masih merebak kekerasan atas nama agama, kebebasan berpendapat dan pers yang masih dibiarkan oleh negara. Imunitas terhadap pelanggaran HAM masih sangat jelas," kata...