JAKARTA – Kementerian PANRB mendorong Kementerian Dalam Negeri bersikap tegas dalam menyikapi kasus mutasi besar-besaran yang dilakukan oleh Plt. Bupati Kolaka, Provinsi Kendari, yang sarat dengan pelanggaran. Plt. Bupati juga tidak boleh melakukan mutasi pegawai dengan non job, menurunkan eselon. Mutasi hanya boleh dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong.
Kalau...
JAKARTA – Deputi Bidang Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deddy Bratakusumah mengingatkan pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan bagi instansi pemerintah. SOP yang baik memuat sanksi tugas dan jaminan keselamatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bekerja.
Sebelumnya, peraturan mengenai SOP Administrasi Pemerintahan sudah tertuang...











