JAKARTA – Sebanyak 12 Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Kementerian PANRB yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat membahas penghematan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian atau Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melaksanakan berbagai proyek kerjasama dengan Pemerintah Korea melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA). Salah satunya yaitu proyek peningkatan reformasi birokrasi terutama dalam e-Government. Proyek kerjasama telah berlangsung selama empat tahun, fase pertama antara tahun 2007 – 2009 dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara, melibatkan 7 kementerian/lembaga.  Pada fase kedua, tahun 2009...

      JAKARTA – Di tengah hiruk pikuk percaturan politik pasca Pemilihan Legislatif dan menjelang pemilihan umum Presiden, pemerintah dan DPR kembali melakukan pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan. Di masa injury time ini, diharapkan bisa menggoalkan pengesahan RUU yang disusun sejak tahun 2004 lalu menjadi undang-undang.   Pasalnya, Undang-Undang Administrasi pemerintahan...

Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi yang telah dilaksanakan, nama-nama dibawah ini dinyatakan lulus Seleksi Administrasi dan berhak untuk turut serta dalam tahapan selanjutnya, sebagai berikut :    ...

JAKARTA – Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.  Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, metode dan teknik surveinya juga perlu menyesuaikan. Selama ini survei kepuasan masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur...

      JAKARTA – Penanganan pengaduan pengaduan masyarakat yang dilakukan dengan memebntuk Tim Gabungan dinilai lebih efektif. Hal ini bisa menghindari ketidakpuasan masyarakat, bila tindak lanjut pengaduan masyarakat hanya ditangani salah satu instansi pemerintah.   Dalam Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Kementerian PANRB berperan...

JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana menempatkan Atase Pendidikan di Kedutaan Besar RI di Dili, Timor Leste, dalam rangka peningkatan kerjasama di bidang pendidikan. Rencana ini menjawab permintaan dari Pemerintah Timor Leste, agar Indonesia dapat membantu mengirimkan tenaga pengajar atau guru di bidang Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia untuk memberikan pelatihan...

      JAKARTA – Pemerintah melalui Inpres No. 4/2014 memangkas anggaran belanja di 86 kementerian/lembaga. Dari target penghematan Rp 100 triliun, pemotongnan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum paling besar, mencapai Rp22,746 triliun. Namun ada tiga K/L yang tidak mengalami pemotongan, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum, dan...

  Memperhatikan hasil seleksi administrasi, dengan ini disampaikan perubahan jadwal pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Sekretaris Kementerian) yang merupakan tahapan setelah Seleksi Administrasi, sebagai berikut:  ...

  Banjarmasin – Reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis untuk menghadapi tantangan global pada abad ke- 21. “Visi reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam grand design reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia”. Demikian...

  Bogor - Dalam rangka membangun perilaku profesionalisme pegawai KemenPANRB menuju birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi, khususnya agen perubahan dan kelompok integritas, KemenPANRB mengadakan pelatihan mengenai ini pada tanggal 19-20 Mei 2014, di Bogor, Hotel Brajamustika. Pelatihan ini utamanya dilakukan untuk menguatkan kembali proses internalisasi nilai utama KemenPANRB (Intergitas,...

    JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berupaya memperbaiki laporan akuntabilitas kinerjanya. Namun diingatkan bahwa hal terpenting dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah hasil, bukannya kegiatan atau berbagai kesibukan yang akan dilakukan.   Asdep Bidang Koordinasi Pengawasan Masyarakat...