JAKARTA – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) melakukan seleksi terbuka (open bidding) untuk tiga calon pejabat pimpinan tinggi madya (eselon I),  Sekretaris Utama, Deputi Perijinan dan Inspeksi Dini, serta Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. Bagi yang berminat, dapat mendaftarkan mulai tanggal 15 September sampai 5 Oktober 2014.   Persyaratan khusus yang wajib dipenuhi oleh...

    JAKARTA -  Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo mengakui bahwa selama ini PNS selalu dainggap sebagai beban negara. Selain kompetensinya kurang, pengembangannya juga berjalan sendiri-sendiri. “Bahkan kalau orang sekolah di luar negeri, beasiswanya baru turun setelah tiga sampai empat bulan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/09).   Menurut...

  JAKARTA – Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan membuka peluang semakin meningkatnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait  dengan kebijakan-kebijakan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian PANRB sendiri belakangan ini juga menghadapi gugatan dari para pihak, baik individual maupun kelompok.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

    JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono mengatakan, dalam membangun suatu tatanan negara membutuhkan kualitas politik yang memadai. Akan tetapi, rule of the game dari institusi tersebut jangan sampai menjadi produk dari proses politik.   “DPD RI merupakan kunci untuk melaksanakan nation building dan state building. Maka dari itu, keberadaan dan...

  JAKARTA - Setelah sempat diskors lebih dari 12 jam, akhirnya rapat paripurna DPR berhasil mengesahkan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi undang-undang di hari-hari terakhir masa bhakti DPR periode 2009 – 2014, Jumat (26/09). Setelah berlakunya undang-undang ini, ke depan tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan...

JAKARTA – Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam 6 tahun terakhir  terus mengalami peningkatan, ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata akuntabilitas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi. Tahun ini ada 9 (K/L) dan pemprov yang mendapat nilai A, yakni 7 K/L dan 2 provinsi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...

SURABAYA - Mendekati bergulirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per Januari 2015, Walikota Surabaya Tri Rismaharini makin gencar mempromosikan potensi yang dimiliki Surabaya ke forum internasional. Saat mengetahui bahwa Surabaya dijadikan ‘jujugan’ para duta besar negara sahabat. Kontan alumnus ITS ini mengiyakan tawaran dari Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri...

  JAKARTA – Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi PemerintahanAdpem)  akhirnya diparipurnakan hari ini, Kamis (25/09) setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Kerja Komisi II DPR Rabu malam. RUU ini akan diparipurnakan untuk disahkan menjadi undang-undang, bersama dengan 9 RUU lain yang juga sudah melalui tahapan serupa.   Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara...

  JAKARTA – Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah dalam 6 tahun terakhir  terus mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai rata-rata akuntabilitas kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi.   Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/lembaga tahun 2014 ini 63,18, meningkat 1,04 dibanding...

SURABAYA - Optimalisasi pelayanan publik melalui inovasi teknologi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, mendapatkan apresiasi positif dari jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Metro, Provinsi Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Metro, Lukman Hakim ketika melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9).   Lukman Hakim datang bersama jajaran SKPD...

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menegaskan, dalam memperbaiki implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) membutuhkan sinkronisasi berbagai kebijakan, yang diawali oleh konstruksi dan pemahaman yang sama dalam bidang perencanaan, penganggaran, maupun manajemen kinerja.   “Saya ingatkan kepada Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PANRB untuk sesegera mungkin menyelesaikan...

    JAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di DIY dilaksanakan melalui teknologi informasi berbasis web. “Dalam fase perencanaan kinerja, dimulai dengan membangun dan melaksanakan sistem aplikasi berbasis web yang disebut Jogja Plan,” ujarnya dalam seminar nasional akuntabilitas kinerja di Jakarta,...