JAKARTA - Kementerian PANRB menyambut baik inisiatif DPRD Kalimantan Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaan Pelayanan Publik. Namun diharapkan agar Raperda Pelayanan Publik mencantumkan muatan lokal, yang merupakan kekhasan Kalimantan Selatan. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, peran serta lembaga legislatif dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat....

BANDUNG – Pengetahuan jurnalistik tidak hanya monopoli milik wartawan, tetapi juga harus dimiliki oleh insan Humas pemerintah serta jajaran birokrasi non humas. Dengan kemampuan penulisan jurnalistik, Humas dapat mengemas kebijakan instansi tempat bekerja menjadi isu-isu publik yang informatif dan menarik bagi media massa.   Menyadari hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur...

JAKARTA – Kementerian PANRB terus melakukan pengkajian terhadap efektivitas lembaga-lembaga non structural (LNS), yang kini jumlahnya sebanyak 90. Sebelumnya, ada 10 LNS yang direkomendasikan untuk dimerjer, digabung, atau dibubarkan, dan tinggal menunggu keputusan Presiden. Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar menyatakan, pihaknya telah menyampaikan Rancangan Perpres mengenai pembubaran sepuluh Lembaga...

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar memerintahkan Deputi Tatalaksana agar secepatnya menyelesaikan perumusan RUU Administrasi Pemerintahan. “Musim ini RUU harus selesai,” ujarNYA dalam  Forum Group Discussion (FGD) pembahasan draft final Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Jakarta, Rabu (13/03). Sementara itu Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo menyarankan agar RUU...

JAKARTA – Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) telah memberhentikan 25 PNS yang menjadi calo CPNS selama kurun waktu 2010 – Februari 2013. Dari jumlah itu, tiga orang diantaranya dilakukan pada awal tahun 2013 ini, dalam sidang BAPEK pada tanggal 1 Maret 2013. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar...

JAKARTA – Pembahasan lanjutan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan DPR diharapkan dapat segera dilaksanakan, menyusul adanya kesamaan pandangan antara sejumlah kementerian/lembaga terhadap materi RUU inisiatif DPR tersebut.   Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantornya, Rabu (06/03), hadir Menteri PANRB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamen...

JAKARTA –  Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan pengaturan SDM aparatur, pemerintah melakukan penyelarasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan undang-undang lain yang mengatur masalah SDM aparatur. Salah satunya adalah UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Demikian antara lain dikatakan Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo di Jakarta, Rabu (13/03)....

JAKARTA - Hasil kajian LPEM UI dan Ernst & Young menyimpulkan, bahwa reformasi birokrasi (RB) yang dilakukan kememnterian/lembaga (K/L) telah meningkatkan efisiensi dan kinerja. Kesimpulan lainnya adalah pelaksanaan RB dapat mengubah orientasi sektor pemerintah untuk lebih melayani, mengubah insentif manajerial untuk lebih efisien dan produktif, berorientasi kinerja, dan memperbaiki kinerja instansi....

JAKARTA – Komitmen pegawai Kementerian PANRB untuk menegakkan integritas pada tahun 2013 ini tampaknya tidak main-main. Sebanyak 50 orang agen perubahan di instansi ini telah sepakat akan memelopori pelaksanaan 5 rencana aksi, yang dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Pertama, merekomendasikan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran (SE)  mengenai larangan kepada K/L...

JAKARTA – Sejumlah indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang ditetapkan pemerintah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Namun hal itu belum cukup, karena masih pekerjaan rumah (PR) yang memerlukan kerja ekstra keras untuk menggapai indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 - 2014. Salah satu indikator yang sudah...

JAKARTA – RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah. Pembahasan terutama untuk mencari titik temu pemahaman mengenai diskresi. Pengertian mengenai diskresi sebenarnya sudah tertuang  dalam draft RUU Administrasi Pemerintahan, yakni keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat...

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengajak jajaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Caranya dengan melayani masyarakat, menciptakan ketertiban, keamanan, perizinan, yang bebas dari palak tapi boleh dipajak,” ujarnya ketika menjadi keynote speaker pada Sekolah Staf Pimpinan Tinggi ke-21...