Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di Sorong, Rabu(3/6/2026).
SORONG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) menggelar kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah di Kabupaten Sorong. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dalam mempercepat integrasi teknologi ke dalam sistem pelayanan publik, khususnya dalam hal perlindungan sosial.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB Adi Nugroho mengatakan bahwa perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bertujuan meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Melalui digitalisasi, celah dalam proses administrasi, duplikasi data, hingga kendala distribusi geografis yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Papua dapat diminimalisir secara signifikan.
“latar belakang pemerintah melakukan piloting bantuan sosial karena masih banyaknya masyarakat yang mampu secara finansial tetapi menerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial tidak tepat sasaran, hal ini melandasi adanya uji coba perluasan piloting digitasisai bantuan sosial agar tepat sasaran dan menghindari konflik sosial terkait penyaluran bantuan sosial," ujarnya saat mengisi kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di Sorong, Rabu(3/6/2026).
Disisi lain pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Kabupaten Sorong juga ditujukan untuk menguji kesiapan komponen digital public infrastructure seperti identitas digital dan sistem pertukaran data sebelum diterapkan secara nasional, serta untuk mempersiapkan tata kelola yang dibutuhkan untuk pelaksanaan digitalisasi bansos dalam skala nasional. Kemudian juga untuk menguji kesiapan dan keandalan portal perlindungan sosial dalam menangani proses pendaftaran hingga penyanggahan data dalam skala yang lebih besar.
Selain itu transformasi uji coba Digitalisasi Program Bantuan Sosial diwujudkan dengan menyederhanaan proses pengajuan bantuan sosial dari enam langkah proses pengajuan bantuan sosial, menjadi tiga langkah proses pengajuan bantuan sosial. Tiga langkah pengajuan bantuan sosial terdiri dari registrasi pengusulan penerima bantuan sosial oleh agen pendamping, verifikasi, validasi, sanggah, dan penetapan dengan formulasi pensasaran baru memanfaatkan DTSEN, penyaluran bantuan sesuai akun yang dinominasikan secara langsung tanpa perantara.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati Sorong Sutedjo mengatakan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjawab tantangan penyaluran bantuan sosial yang selama ini dihadapkan dengan berbagai kendala, mulai dari akurasi data penerima, efisiensi proses penyaluran, hingga aspek pertanggung jawaban.
“Digitalisasi menjadi instrumen penting penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program-program perlindangan sosial yang di jalankan pemerintah,” ucapnya.
Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sorong diselenggarakan pada tanggal 2-3 Juni 2026 dengan Sosialisasi dan bimbingan teknis sistem penyaluran bansos berbasis digital kepada agen pendamping, Simulasi secara langsung kesiapan infrastruktur jaringan di kabupaten Sorong. Pada kesempatan yang sama hadir Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Erliani Budi Lestari serta perwakilan dari Bank Indonesia cabang Manokwari Dionisius Raditya. (byu/ncu/HUMAS MENPANRB)
