Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat bertemu dengan Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Veikko Kala di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (4/6/2026).
JAKARTA – Estonia diakui secara global sebagai pelopor dan pemimpin dalam pemerintahan digital (digital government) dengan layanan publik yang terintegrasi. Sejalan dengan pengalaman Estonia dalam adopsi teknologi yang mutakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjajaki peluang kerja sama dengan Estonia terkait pemerintahan digital dan reformasi tata kelola di Indonesia.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat bertemu dengan Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Veikko Kala, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (4/6/2026). Wamen Purwadi menuturkan Indonesia memandang transformasi digital bukan sebagai agenda teknologi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.
Tujuan pemerintah Indonesia bukan sekadar mendigitalisasi prosedur yang ada, namun mendesain ulang tata kelola, proses bisnis, manajemen ASN, dan penyelenggaraan layanan publik. “Dalam hal ini, pengalaman Estonia sangat relevan, karena keberhasilan digitalnya dibangun di atas reformasi kelembagaan, interoperabilitas, dan desain layanan yang berpusat pada masyarakat,” ujar Wamen Purwadi.
Seperti halnya Estonia, Indonesia memandang Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure) sebagai fondasi layanan publik yang terintegrasi dan berpusat pada masyarakat. Fokus Indonesia pada Identitas Digital, Platform Pertukaran Data, dan Pembayaran Digital mencerminkan pemahaman bahwa pemerintahan digital yang sukses pada akhirnya adalah agenda reformasi tata kelola yang dimungkinkan oleh teknologi.
Purwadi melanjutkan, Indonesia sedang beralih dari layanan publik yang berpusat pada institusi menjadi berpusat pada masyarakat. Tujuannya adalah mengelola layanan pemerintah berdasarkan peristiwa penting dalam kehidupan (life events) dan perjalanan hidup warga, seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, kewirausahaan, dan masa pension. Bukan berdasarkan institusi pemerintah secara individual.
“Sejalan dengan pengalaman Estonia, kami bertujuan untuk memberikan layanan yang terpadu, terintegrasi, dan terpersonalisasi yang dapat menyederhanakan interaksi warga dengan pemerintah serta meningkatkan pengalaman layanan mereka secara keseluruhan,” jelasnya.
Menindaklanjuti peluang kemitraan dengan Estonia, konteks unik Indonesia perlu dinavigasi secara cermat. Purwadi mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan tersendiri dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan. Tak kalah penting, Indonesia menghadapi tugas kompleks dalam mengelola perubahan organisasi, yakni meruntuhkan sekat-sekat birokrasi (silos) yang telah lama ada guna memungkinkan interoperabilitas data dan mobilitas talenta berbasis sistem merit di seluruh instansi pemerintah.
Menyadari tantangan-tantangan ini, Indonesia melihat nilai yang signifikan dalam belajar dari pengalaman Estonia dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik yang relevan dengan konteks unik Indonesia. “Daripada sekadar mereplikasi model Estonia, Indonesia mencari wawasan praktis, pengetahuan kelembagaan, dan dukungan peningkatan kapasitas yang dapat membantu mengakselerasi transformasi digital dan agenda reformasi tata kelola kami sendiri,” ungkapnya.
Purwadi menguraikan, Indonesia melihat tiga area potensial untuk kerja sama dengan Estonia. Pertama, benchmarking (studi banding) dan pertukaran pengetahuan mengenai pemerintahan digital, inovasi sektor publik, manajemen SDM ASN, dan reformasi tata kelola. Kedua, peningkatan kapasitas untuk transformasi digital dan reformasi birokrasi. Ketiga, konsultasi kebijakan dan pembelajaran bersama untuk memajukan layanan publik yang berpusat pada masyarakat.
“Area-area ini menawarkan peluang praktis untuk memperkuat kemitraan kita dan mengakselerasi transformasi sektor publik. Kami sangat menantikan kemitraan yang produktif dan berkesinambungan antara kedua negara kita,” pungkas Purwadi.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN YM Veikko Kala menyampaikan bahwa Estonia telah membangun dan menjalankan tata kelola digital (digital governance) selama 25 tahun. Saat ini 100 persen layanan publik di Estonia telah terdigitalisasi. “Artinya setiap warga negara di Estonia dapat memperoleh layanan 24 jam tanpa harus keluar dari rumah mereka. Mereka hanya membutuhkan identitas digital (digital ID) atau koneksi internet tentunya,” jelas Veikko.
Dalam pemerintahan digital, Veikko menilai keamanan siber (cyber security) menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Veikko mengungkapkan saat ini tata kelola digital di Estonia sudah berada di tahap revolusioner. Karenanya proses saat ini sebagian besar ada pada tahapan keamanan siber.
“Kami harus memastikan bahwa apa pun yang terjadi, semua sistem tetap berfungsi, karena jika tidak berfungsi, maka hal itu tidak hanya menjadi masalah bagi keberlanjutan negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut,” tuturnya.
Menutup penjelasannya, Vekko menyampaikan kesiapan Estonia untuk memberikan solusi konkret dalam mendukung pemerintahan digital sesuai dengan konteks unik di Indonesia.
“Tentu saja, kami mencatat bahwa Indonesia telah menggunakan sistem interoperabilitas tersendiri. Namun demikian, jika Indonesia menghadapi tantangan apa pun terkait hal tersebut, kami sangat siap untuk mengeksplorasi dan membantu dalam implementasinya,” tutupnya. (del/HUMAS MENPANRB)
