Penataan Organisasi di Kemendagri Jadi Prioritas

JAKARTA -  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi menjadi prioritas utama penataan struktur organisasi Kementerian. Pasalnya, Kemendagri merupakan poros pemerintahan nasional.

 

Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnasndi, ujarnya saat mengadakan kunjungan ke Kemendagri, Kamis (20/11). “Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Daerah Tertinggal akan menjadi prioritas utama, dan ditargetkan rampung akhir november ini”, 

 Yuddy mengatakan, Kementerian PANRB dengan Kemendagri ibaratnya mempunyai  lahan dan rumah.  Urusan di dalam pagar, taman, rumahnya dikelola oleh Kemendagri, bagaimana rumah dicat dengan baik, siapa saja tamu yang boleh masuk, bagaiamana memilih pembantu dan satpam yang baik, itu menjadi tugas Kemendagri.

Yuddy mengingatkan, tidak ada organisasi pemerintahan di berbagai belahan dunia yang memiliki respon cepat , efisien, efektif dan produktif yang tidak simpel, jadi diperlukan penataan kelembagaan. 

Untuk menata birokrasi menjadi ramping dan simpel dilaksanakan dengan audit organisasi Setiap kementerian dan lembaga (K/L) mempunyai masalah struktur organisasi yang berbeda, dan yang paling tahu keadaan di dalam organisasi itu adalah instansinya sendiri.  “karena itu, audit ini harus dilakukan oleh semua pimpinan organisasi. Adapun Kementerian PANRB mempersiapkan petunjuk teknis yang bisa dijadikan pedoman,” imbuhnya.

Secara Prinsip audit organisasi bisa dilakukan oleh masing-masing pejabat di tingkat eselon I untuk melihat apakah unit organisasi yang dipimpinnya itu sudah efisien melaksanakan tugasnya atau terlalu berlebihan. “Jangan ada fungsi ganda, tidak boleh ada duplikasi fungsi dengan yang lain unit atau organisasi lain, sebaiknya yang memiliki duplikasi fungsi dihilangkan salah satunya kemudian digabungkan di dalam satu unit organisasi,” tegasnya.

Yuddy menyadari bahwa dalam penataan struktur organisasi disamping harus menyiapkan infrastruktur, fasilitas, legal standing dari berbagai macam aturan  dan sistem juga dilihat faktor psikologisnya. Karena itu dia menyarankan ada pendekatan dari hati ke hati antara stakeholder dan pimpinan unit organisasi tertinggi yaitu Mendagri. (gin/HUMAS MENPANRB)