Kemhan Canangkan Pembangunan Zona Integritas

JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),   mengikuti jejak 50 kementerian/lembaga (K/L) lain yang sudah mencanangkan sebelumnya. Pencanangan yang dilaksanakan Senin (27/04) ini merupakan momentum tepat untuk menegaskan bahwa pimpinan dan seluruh aparatur negara bekerja secara transparan dan profesional.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi bersama Plt. Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyaksikan penandatanganan komitmen untuk membangun ZI oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

 

Yuddy menyampaikan bahwa pencanangan ZI merupakan suatu peristiwa bersejarah dan monumental karena hal ini membuktikan bahwa  Kemhan bersama dengan TNI memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan island of integrity yang merupakan sebuah miniatur reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.

 

“ZI merupakan komitmen yang kuat dari pemerintahan Jokowi dan juga merupakan komitmen yang kuat dari kita semua untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan seluruh aparaturnya untuk bersikap transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan juga untuk menyelenggarakan birokrasi yang akuntabel dan profesional,” tutur Yuddy.

 

Menurut Yuddy, indikator dari keberhasilan pencanangan ZI tidak terletak terlepas dari momentum seremonialnya, tapi waktu yang akan membuktikan apakah sebuah institusi benar-benar menjadi sebuah wilayah institusi birokrasi yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada internal maupun eksternal.

 

Diakui bahwa Kementerian Pertahanan adalah institusi yang eksklusif. Institusi ini sarat dengan  kerahasiaan dan memiliki spesifikasi yang khusus dalam tata kelola organisasi dan birokrasinya, sehingga melaksanakan tugas-tugas yang sangat spesifik dalam pemerintahan.  “Dengan penandatanganan komitmen ini, Kementerian Pertahanan dan TNI dituntut untuk tetap memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)