JAKARTA – Presiden Joko Widodo hari ini melantik 7 komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Istana Merdeka, Kamis (27/11). Usai dilantik, salah satu anggota KASN Prijono Tjiptoherijanto yang sempat dipilih menjadi anggota Panitia Seleksi Dirjen Pajak akan ditarik dari kepanitiaan.
Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, salah satu anggota KASN, yakni Prijono Tjiptoherijanto yang menjadi anggota Pansel Dirjen Pajak, setelah dilantik harus melepaskan keanggotaan dari Pansel Dirjen Pajak. “Anggota KASN tidak boleh menjadi anggota Pansel,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (27/11).
Lebih lanjut dikatakan, agenda pertama yang harus segera dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan konsolidasi organisasi. Antara lain dengan mencari kantor dan merekrut sekitar 50 pegawai. “Untuk pegawai yang sifatnya penunjang sekitar 20 orang, dan 30 orang pegawai professional, seperti analis kepegawaian, analis kebijakan dan lain-lain,” imbuhnya.
Adapun program yang akan segera dilaksanakan dalam 100 hari pertama, Sofian dan jajarannya akan melakukan pemetaan terhadap promosi bagi sekitar 12 ribu jabatan pimpinan tinggi, atau yang selama ini dikenal dengan pejabat eselon I dan II. Hal itu dilakukan untuk mengetahui, apakah promosi jabatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit atau belum.
“Akan kami ambil sampling, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Dalam satu provinsi ada sekitar 20 pejabat pimpinan tinggi, sedangkan di kabupaten/kota sekitar 5 orang,” tambah Sofian.
Terkait dengan restrukturisasi kementerian yang tengah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat ini, Guru Besar UGM ini mengamini bahwa nantinya pengisian JPT harus dilaksanakan dengan promosi terbuka. “KASN akan pastikan pengisian jabatan pada 13 kementerian baru dan yang nomenklaturnya berubah harus melalui promosi terbuka,” tegasnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
08.Jan.2026
Kembalinya Kedaulatan Pangan Indonesia
08.Jan.2026
Menteri PANRB Tegaskan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Indikator Mengejar Predikat
08.Jan.2026
Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum 2025
08.Jan.2026
Audiensi dengan Ketua MA
07.Jan.2026
Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan
07.Jan.2026
Audiensi Ketua LPSK
07.Jan.2026








