Pekanbaru, InfoPublik – Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau secara akumulatif mencapai 15.608,37 hektare sejak 1 Januari hingga 9 Agustus 2026. Kabupaten Bengkalis menjadi wilayah dengan area terbakar terluas, mencapai 8.272,90 hektare.
Data tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Ruang Kenangan, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (10/8/2026).
Selain Bengkalis, luas lahan terbakar di Kabupaten Pelalawan mencapai 4.629,39 hektare dan Indragiri Hilir 854,26 hektare.
Kebakaran juga tercatat di Kota Dumai seluas 553,01 hektare, Rokan Hilir 452,53 hektare, Siak 300,62 hektare, Kepulauan Meranti 202,36 hektare, serta Indragiri Hulu 123,62 hektare.
Sementara itu, luas area terbakar di Kampar tercatat 85,27 hektare, Kuantan Singingi 57,95 hektare, Pekanbaru 47,29 hektare, dan Rokan Hulu 29,16 hektare.
SF Hariyanto melaporkan bahwa berdasarkan pemantauan terdapat 106 titik panas (hotspot) dan tujuh titik api (firespot) yang tersebar di wilayah Riau.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Riau menyiagakan 17.764 personel penanggulangan karhutla dari berbagai unsur.
"Penanganan Karhutla di Provinsi Riau berjalan dengan baik karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, potensi personel penanggulangan Karhutla yang kami siagakan mencapai 17.764 orang," ujar SF Hariyanto.
Personel gabungan tersebut berasal dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api.
Pemprov Riau juga telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.102/II/2026. Status tersebut berlaku sejak 13 Februari hingga 30 November 2026.
Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Riau juga telah menetapkan status siaga darurat karhutla di wilayah masing-masing.
Selain menyiagakan personel, pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah pencegahan, antara lain menyosialisasikan larangan membakar lahan serta meningkatkan edukasi mengenai pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat.
Pemantauan harian, patroli rutin, pemeriksaan langsung di lapangan (ground check), serta apel kesiapsiagaan bencana karhutla dari tingkat nasional hingga kabupaten dan kota juga telah dilakukan.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemprov Riau menambah alat berat yang digunakan dalam pembersihan kanal dan pembuatan embung sebagai sumber air.
Dengan status siaga darurat yang masih berlaku, koordinasi lintas sektor diarahkan untuk memperkuat pencegahan, pemantauan, serta respons terhadap kemunculan titik api di berbagai wilayah Riau.
"Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dunia usaha dalam upaya pencegahan serta pemadaman Karhutla, baik melalui jalur darat maupun udara," pungkas SF Hariyanto.
(MC Riau/mcy)
