JAKARTA – Dunia saat ini sedang dalam peralihan dari dokumen fisik ke digital. Risiko yang menghantui adalah kehilangan dokumen fisik dan kebocoran data pribadi dari pross digital yang belum optimal. Untuk mengatasi risiko itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan pemerintah Republik Korea dalam mengembangkan Verifiable Credentials (VC).
VC merupakan standar digital yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menjelaskan contoh risiko umum dalam penggunaan dokumen fisik seperti paspor, yakni kehilangan dan dipalsukan.
“Cukup dengan menampilkan kode QR pada ponselnya, identitasnya dapat diverifikasi secara instan oleh petugas tanpa perlu mengungkapkan data pribadi seperti alamat atau riwayat perjalanan. Hal ini bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, melainkan kenyataan yang sedang kita bangun melalui VC,” ungkap Cahyono dalam Kick Off Meeting Piloting K-DID/VC Technology, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Bersama National Information Society Agency (NIA), Kementerian PANRB akan menerapkan teknologi tersebut secara terbatas pada layanan pemerintah. Penerapan VC dalam kerja sama ini belum berlaku nasional. Pilot project baru akan dilakukan pada beberapa jenis layanan.
“Inisiatif ini sangat penting, karena kami meyakini bahwa prinsip paling mendasar dari identitas digital adalah bagaimana memastikan bahwa identitas seseorang sah dan dapat dipercaya,” ungkap Cahyono.
VC memungkinkan individu untuk menyimpan, membagikan, dan memverifikasi berbagai kredensial seperti ijazah, surat izin mengemudi, atau sertifikat vaksin, tanpa bergantung pada pihak ketiga yang rentan terhadap kebocoran data. Dengan teknologi kriptografi canggih dan blockchain, sistem ini memastikan bahwa data tetap berada dalam kontrol setiap individu dalam pemanfaatannya.
Cahyono mengungkapkan alasan kenapa VC sangat penting pada era ini. Sebab, menurutnya, dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan digital. Setiap tahun, kebocoran data menimbulkan kerugian hingga triliunan dolar, dan jutaan orang menjadi korban pencurian data.
“VC menawarkan solusi yang aman dan menjaga privasi, dengan memungkinkan verifikasi informasi tanpa mengorbankan kerahasiaan pengguna,” tegas Cahyono.
Vice President Global ICT Cooperation NIA, Ko Yoon-seok, menyambut baik kerja sama bidang teknologi ini. Indonesia dan Republik Korea sudah bermitra dalam bidang kerja sama pemerintah digital, dengan beroperasinya Digital Government Cooperation Center (DGCC) selama delapan tahun terakhir ini.
Kartu identitas mobile berbasis blockchain Korea yang menjadi fondasi platform layanan percontohan kredensial digital ini hampir tidak mungkin dipalsukan atau dimanipulasi. Bahkan mampu mencegah kehilangan atau kerusakan data akibat gangguan sistem, sehingga memiliki tingkat keamanan dan perlindungan data pribadi yang tinggi.
“Saya berharap proyek pembangunan platform layanan pilot kredensial digital yang menjadi bagian dari kerja sama antara kedua negara tahun ini dapat berjalan dengan sukses, dan ke depannya pemanfaatan identitas digital (Digital ID) di lingkungan Kementerian PANRB dapat berkembang dengan baik,” jelas Yoon. (HUMAS MENPANRB)
