Pin It

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

20251128 FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik18

Foto: asy/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Perumusan Rekomendasi Kebijakan Konsep Penyelenggaraan Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik di Jakarta, Jumat (28/11/2025). Diskusi ini ditujukan untuk menjaring berbagai pandangan serta masukan strategis dalam rangka memperkuat regulasi mengenai ekosistem inovasi pelayanan publik yang saat ini tengah disusun.

Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto menyampaikan, perumusan konsep ekosistem inovasi menjadi upaya untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyusunan ini juga ditujukan untuk menyelaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat.

Dalam forum ini, peserta dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terbagi dalam kelompok untuk menyampaikan pandangan dan masukan strategis. Diskusi didampingi oleh praktisi inovasi pelayanan publik guna memperkuat perumusan konsep dan regulasi ekosistem inovasi pelayanan publik.

Hadir dalam kegiatan Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi BRIN Prakoso Bhairawa Putera; Analis Kebijakan Ahli Utama pada unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin dan Noviana Andrina; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, LAN, dan BRIN.


Cetak   E-mail