Foto: tgr/HUMAS MENPANRB
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memimpin Rapat Verifikasi Arsip dalam rangka penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional di Jakarta, Senin (20/4/2026). Rapat yang dilangsungkan bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ini ditujukan untuk memastikan Hari Pelayanan Publik Nasional nantinya memiliki dasar historis, administratif, dan kearsipan yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Penetapan Hari Pelayanan Publik Nasional memiliki fungsi strategis sebagai pengingat mandat konstitusi bagi negara, tolok ukur evaluasi kualitas layanan bagi pemerintah, serta sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Penetapan didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis, dan historis, serta diharapkan menjadi momentum penguatan inovasi dan transformasi pelayanan publik.
Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani; Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip ANRI Eli Ruliawati; Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus; serta Analis Kebijakan Ahli Utama di Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin dan Noviana Andrina.
