Pin It

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

20260608 FGD Pembahasan Kuesioner OECD Area Public Integrity and Anti Corruption11

Foto: slk/tie/HUMAS MENPANRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Kuesioner Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Area Public Integrity and Anti Corruption (PIAC), secara hybrid, Senin (8/6/2026). Kegiatan dibuka oleh Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait.

Dalam sambutannya, Kamaruddin menyampaikan bahwa agenda utama FGD adalah menyelaraskan jawaban kuesioner lintas instansi guna memastikan data dan informasi yang disampaikan Indonesia akurat, valid, dan konsisten. Penyelarasan ini menjadi bagian penting dalam mendukung proses technical review OECD sekaligus memastikan setiap jawaban mencerminkan kondisi nasional yang sesungguhnya berdasarkan data dan bukti yang relevan.

Melalui forum ini, Kementerian PANRB mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam penyusunan respons kuesioner OECD. Upaya tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat integritas sektor publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.


Cetak   E-mail