Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto (kanan) dalam acara National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
JAKARTA — Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan National Future Learning Forum 2025. Forum ini dinilai menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem pembelajaran ASN yang lebih maju, kolaboratif, dan berorientasi masa depan.
Dalam sambutannya, Wamen menegaskan bahwa dinamika global yang sangat cepat menuntut birokrasi untuk lebih lincah dan tidak mengandalkan pola pembelajaran yang terpisah-pisah. “Kita membutuhkan learning ekosistem yang kuat, terbuka, dan kolaboratif. Kita perlu mempertemukan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan para praktisi pembelajaran agar saling melengkapi dan menguatkan,” ujarnya National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Dalam ekosistem ini, Lembaga Administrasi Negara (LAN) berperan sebagai center of excellence dalam membangun standar dan metodologi pembelajaran ASN, sementara Kementerian PANRB menjadi policy anchor yang memastikan kebijakan pengembangan kompetensi berjalan terarah dan terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi nasional.
Ia juga menyoroti posisi Indonesia dalam Blavatnik Index of Public Administration, yang menunjukkan fondasi tata kelola publik Indonesia cukup kuat dengan skor sekitar 0,61 dan menjadi yang kedua tertinggi di ASEAN. Namun, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri. “Capaian ini harus diikuti peningkatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan yang konsisten,” tegasnya.
Wamen menyampaikan bahwa arah reformasi birokrasi ke depan menekankan pentingnya birokrasi yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. “Implementasi kebijakan harus cepat dan tepat sasaran, dan anggaran wajib difokuskan pada program prioritas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran serta pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan dan layanan dasar. Selain itu, ia menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga agar program strategis seperti penuntasan kemiskinan serta ketahanan pangan dan energi berjalan selaras.
Dalam konteks pembangunan SDM, Wamen mengingatkan bahwa peningkatan kualitas ASN menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pemerintah serta pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN adalah keharusan di tengah tantangan kompleks birokrasi modern.
“ASN harus memiliki literasi digital yang kuat, kemampuan kolaborasi lintas sektor, komunikasi yang baik, empati, dan cara pandang global,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui pembelajaran yang terarah, inklusif, dan merata.
Undang-Undang ASN mengamanatkan pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi, yang menghubungkan proses belajar dengan seluruh komponen manajemen ASN. Model pembelajaran 70:20:10 melalui pengalaman kerja, interaksi dan bimbingan, serta pelatihan formal disebut menjadi pendekatan yang memastikan kompetensi ASN relevan dan kontekstual. Roadmap pengembangan kompetensi ASN dari 2019–2024 hingga 2031–2045 juga diarahkan untuk membentuk aparatur yang berintegritas, adaptif, produktif, dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2045.
Wamen kembali menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan. “Kualitas birokrasi ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Setiap ASN harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.
Purwadi juga menyampaikan apresiasi kepada LAN atas penyelenggaraan forum tersebut, serta berharap hasil forum menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kemajuan birokrasi Indonesia. (rr/HUMAS MENPANRB)
