JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus berupaya mengakselerasi aksesi keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Salah satunya dengan mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk proses menjelang technical review oleh OECD.
Sekretaris Kementerian PANRB, Reni Suzana, menjelaskan reviu Initial Memorandum (IM) untuk tata kelola publik merupakan aktivitas yang akan memengaruhi secara langsung jalannya proses aksesi. Dokumen IM merupakan penilaian mandiri atas posisi Indonesia saat ini, dan tahap reviu akan menjadi bagian penting untuk melihat kesesuaian hasil penilaian mandiri terhadap standar yang ditetapkan OECD.
“Kordinasi ini dilakukan untuk mempersiapkan seluruh Anggota Bidang Tata Kelola Publik terkait mekanisme kerja antara Sekretariat Tim Nasional, Koordinator Bidang, dan Anggota Bidang” ujarnya saat membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Technical Review Initial Memorandum Bidang Tata Kelola Publik Dalam Akseksi OECD di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Dijelaskan lebih lanjut, pertemuan ini juga dimaksudkan untuk menguatkan koordinasi dan kolaborasi antarpihak, serta menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemrakarsa peraturan perundang-undangan dalam proses penerjemahan dokumen hukum yang menjadi rujukan penyusunan IM.
“Kami sangat berharap pertemuan ini tidak hanya memberikan gambaran pelaksanaan technical review oleh OECD, tetapi juga menjadi diskusi yang positif dan berdampak, tidak hanya bagi proses aksesi kita melainkan secara lebih luas bagi kualitas kebijakan” ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam proses aksesi OECD, Kementerian PANRB ditunjuk menjadi Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik bersama LKPP, BPKP, dan Ombudsman. Sebagai penanggung jawab, Kementerian PANRB telah membagi peran kepada kementerian/lembaga untuk menyusun IM, memetakan hubungan legal instruments OECD dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN), serta aktif mengikuti event dan survei yang diinisiasi OECD.
“Diharapkan proses technical review dapat berjalan lancar dan efektif dengan kesiapan dari seluruh pihak” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Sarah Sadiqa; Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan; Staf Ahli Menteri Kemendiktisaintek, Nur Syarifah; Direktur Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan LAN, Seno Hartono; Kepala Pusat Kerja Sama Internasional Komdigi Ichwan Makmur Nasution; Senior Advisor OECD Jakarta Office Dirgantara Ginanjar; Koordinator Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suyoto; Direktur Eksekutif The Prakarsa, Maftuchan; serta perwakilan dari K/L Anggota Bidang Tata Kelola Publik dan Instansi Pemrakarsa Peraturan Perundang-undangan. (HUMAS MENPANRB)
