
JAKARTA – Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara mencatatkan sejarah dengan meraih sertifikat ISO 9001 : 2008 untuk 9 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara bersamaan. Penyerahan sertifkat dilakukan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo kepada pimpinan SKDP disaksikan oelh Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu di Jakarta, Kamis (30/10).
Kesembilan SKPD dimaksud adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu dan Penanaman Modal, RSUD Salak, Kecamatan Salak, Puskesmas Siempat Rube, dan SMPN I Salak.
Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat ini, dan berharap prestasi ini bisa dijadikan percontohan nasional. “Dengan diperolehnya ISO 9001 : 2008 oleh sembilan SKPD Kabupaten Pakpak Bharat secara serentak ini, saya optimis bisa memotivasi daerah lain untuk berbuat hal serupa,” ujarnya.
Wamen menambahkan, meski untuk meraih sertifikat itu tidak mudah, namun untuk mempertahankan mutu pelayanan juga lebih sulit. Karena itu dia berpesan agar pimpinan dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selalu menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Diperolehnya sertifikat secara serentak oleh Sembilan SKPD merupakan kali pertama terjadi di tanah air. Hal itu menunjukkan kuatnya komitmen pimpinan pemerintah kabupaten pemekaran Dairi itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. “Kesembilan SKPD itu semuanya berada di barisan terdepan dalam pelayanan,” ujar Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu.
Dikatakan, meski sudah ada Sembilan SKPD yang meraih sertifikat ISO, Remigo sudah ancang-ancang untuk menerapkan hal yang sama kepada 25 SKPD yang ada di kabupaten pengahasil gambir dan kemenyan ini. Ke depan, seluruh SKPD harus mereplikasi penerapan standar manajemen mutu ISO 9001 : 2008, tambahnya.
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi pemda, bersama 97 pemda lain. Tahun lalu, kabupaten ini juga meraih penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dari Menteri PANRB. Pengakuan tersebut diharapkan bisa menjadi cambuk bagi birokrasi ini untuk lebih cepat melaksanakan reformasi birokrasi, dan pada gilirannya bisa menjadi percontohan bagi daerah di sekitarnya. (HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025
Rapat Paripurna DPR RI
01.Okt.2025
Menteri PANRB: Mudahkan Layanan Publik Pelaku Perjalanan ke Indonesia, Pemerintah Luncurkan "All Indonesia"
01.Okt.2025