Menteri PANRB Rini Widyantini saat kunjungan kerja Implementasi Reformasi Birokrasi Kota Surabaya, Kamis (3/7/2025).
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar proses administratif belaka, akan tetapi tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
"Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, kita menghadapi berbagai megatren global, mulai dari perubahan iklim, revolusi teknologi, hingga dinamika demografi dan persaingan sumber daya. Dunia terus berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian," ujarnya saat kunjungan kerja Implementasi Reformasi Birokrasi Kota Surabaya, Kamis (3/7/2025).
Menteri Rini menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pengelolaan anggaran, dan dapat dengan cepat mengimplementasi kebijakan. Presiden juga mengarahkan birokrasi untuk mentransformasi layanan publik dengan menggunakan pendekatan digital, memperkuat koordinasi antar lembaga, dan melakukan pengelolaan ASN agar kontribusinya maksimal dalam mencapai target pembangunan.
Pelaksanaan reformasi birokrasi berhasil mendorong efisiensi anggaran, pelayanan publik prima, dan pemberantasan korupsi. Dalam 2023–2024, potensi pemborosan ±128,5 triliun rupiah dicegah. Nilai Indeks RB terus meningkat di semua level pemerintahan.
"Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan tren positif selama 10 tahun terakhir, mencerminkan peningkatan tata kelola dan pelayanan publik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan indeks bukan sekadar angka, tapi cerminan dari kepercayaan publik, efisiensi anggaran, dan kepuasan masyarakat yang kita layani," ungkapnya.
Selain itu, untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi Presiden, Kementerian PANRB telah menetapkan lima RB Tematik: yaitu RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, dan RB Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan.
"Pada 2023 RB Tematik Pengentasan Kemiskinan diberlakukan secara menyeluruh sebagai tematik utama pada pemerintah daerah yang masih memiliki permasalahan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem. Penerapan RB Tematik ini menunjukan hasil yang sangat positif, " ujarnya.
Menteri Rini juga menuturkan, pemerintahan di masa depan harus siap dengan kultur birokrasi yang baru, yang lebih lincah dan inovatif. Selain itu, perkembangan teknologi perlu direspons secara tepat dengan mengurangi kesenjangan kompetensi digital sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Rini menjelaskan, secara umum capaian reformasi birokrasi Kota Surabaya sudah sangat baik. Namun, capaian tersebut berada pada kategori A- (minus), atau memuaskan dengan catatan.
Selain itu, Pelayanan Publik di kota ini harus terus menjadi pioneer perwujudan birokrasi berkelas dunia. Salah satu komitmen yang harus dikedepankan yaitu mengaktifkan dan mengoptimalkan MPP Digital di Kota Surabaya.
"Perlu kita garis bawahi, capaian nilai Reformasi Birokrasi tertinggi secara nasional yang diraih Kota Surabaya bukan hanya soal angka. Lebih dari itu, Surabaya layak kita sebut sebagai pionir birokrasi masa depan Indonesia,"ungkapnya.
Ke depan, lanjutnya Surabaya diharapkan terus menjadi role model penerapan RB yang benar-benar berdampak. Bukan sekadar memenuhi indikator, tapi memecahkan masalah nyata di masyarakat. Surabaya juga perlu tampil sebagai inovator untuk berbagai isu aktual, menjadi contoh praktik baik yang bisa direplikasi daerah lain.
"Kita ingin melihat Surabaya sebagai miniatur World Class Bureaucracy di Indonesia, yang lincah, adaptif, dan melayani dengan standar tinggi. Termasuk menjadi role model layanan berbasis siklus hidup yang memudahkan pengguna, dengan pendekatan human-centric dan kapabilitas omni-channel,"tegasnya.
Sementara itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Untuk Surabaya, lanjut dia, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
"Melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Kota Surabaya mencatat sejumlah capaian strategis. Antara lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur,” jelasnya. (HUMAS MENPANRB)
