Menteri PANRB Rini Widyantini dalam acara Sinergi dan Aksi Pencegahan Korupsi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
JAKARTA – Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aspek penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan kekuatan budaya integritas yang tumbuh dari dalam birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa perempuan di dalam birokrasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan budaya integritas tersebut.
"Disinilah pentingnya peran perempuan. Perempuan bukan hanya penggerak dalam keluarga dan masyarakat, tetapi menjadi fondasi penting dalam menjaga nilai kejujuran, etika, dan integritas di lingkungan kerja, termasuk di pemerintahan," ungkap Menteri Rini dalam acara Sinergi dan Aksi Pencegahan Korupsi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Pimpinan Tinggi (Pimti) Perempuan Indonesia ini mengusung tema Perempuan Berintegritas, Pilar Utama Anti-Korupsi. Disampaikan, hari ini tidak hanya berbicara perempuan, tetapi tentang kekuatan nilai, keteguhan prinsip, dan keberanian untuk selalu memilih kejujuran.
Menteri Rini menyadari bahwa perempuan saat ini masih menghadapi tantangan berat dalam upaya pencegahan korupsi. Tantangan yang harus diatasi bersama diantaranya budaya permisif terhadap korupsi, keterbatasan literasi anti-korupsi, tekanan politik dan sosial, serta perlunya pendekatan berbasis gender dalam pencegahan korupsi.
Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dan upaya konsisten untuk terus mendorong peran perempuan di level pengambil keputusan yang berintegritas tinggi agar dapat menjadi katalis perubahan budaya baik di instansi pemerintah. Dalam meningkatkan peran perempuan pada level pengambilan keputusan, Menteri Rini mengatakan bahwa dalam RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan bahwa kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan menjadi prioritas nasional.
Perempuan, Menteri Rini melanjutkan, memiliki kemampuan luar biasa untuk memutus mata rantai korupsi. Berbagai studi membuktikan bahwa organisasi yang dipimpin oleh perempuan, khususnya yang memiliki keterwakilan 30% ke atas dalam posisi strategis, memiliki peluang 12 kali lebih besar untuk mencapai kinerja puncak.
Hal ini dapat terjadi karena perempuan memiliki kemampuan unggul dalam kecerdasan emosional, integritas, empati, dan pengambilan keputusan berbasis etika dan inklusivitas. "Artinya, mendorong perempuan untuk memimpin bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal strategi peningkatan kinerja birokrasi dan institusi publik," lanjutnya.
Kasus korupsi sering kali bersifat patriarkal, didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan kerap dikecualikan. Namun, data menunjukkan bahwa sebanyak 46 persen perempuan di Indonesia menganggap korupsi sebagai sesuatu yang 'normal' dalam kehidupan sehari-hari.
Temuan ini menjadi alarm bagi kita, khususnya para pemimpin perempuan, bahwa tugas membangun lingkungan sosial yang kuat dan berintegritas. belum selesai. Kondisi ini juga dapat menjadikan perempuan sebagai potensi kekuatan dalam mengganggu kelangsungan praktik korupsi tersebut.
Oleh karena itu, perempuan memiliki peluang besar dalam melakukan pencegahan korupsi. Pemberdayaan perempuan akan berperan pada pencegahan korupsi karena memperlemah struktur dan jaringan korupsi yang sudah lama mengakar.
Kondisi ini membuka ruang lebih besar bagi kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan inklusif. "Selain itu, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis antikorupsi bukan semata bentuk komitmen kesetaraan gender, melainkan juga merupakan kebutuhan strategis politik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," jelasnya.
Dalam arahan Presiden mengenai reformasi birokrasi, salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya pemberantasan korupsi kebocoran anggaran. Kementerian PANRB berperan sentral dalam mendorong birokrasi yang lebih responsif, adaptif, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
Kementerian PANRB terus mendorong terciptanya ekosistem yang memungkinkan perempuan ASN tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin. Berbagai kebijakan telah ditetapkan, diantaranya fleksibilitas kerja, rekrutmen dan karier ASN tanpa diskriminasi, serta mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN. Selain itu, Kementerian PANRB berkomitmen untuk selalu membangun kebijakan yang mendorong lingkungan birokrasi yang inklusif, adil gender, dan bebas dari korupsi.
Rini berharap seminar ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat komitmen bersama untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang adil dan setara dalam membangun birokrasi yang bersih dan berdaya saing. Perempuan yang berdaya, terdidik, dan berintegritas tidak saja mampu menolak korupsi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong budaya kerja yang jujur dan transparan.
"Karena masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas bergantung pada keberanian kita semua, termasuk dan terutama para perempuan, untuk berdiri di garis depan dalam perjuangan melawan korupsi. Saya percaya dan optimis bahwa harapan itu bisa kita wujudkan, apabila perempuan-perempuan hebat berada di garis depan perubahan," harap Menteri Rini.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menyampaikan bahwa perempuan yang berdaya memainkan peranan penting dalam mencegah praktik korupsi. Dengan memanfaatkan Ruang Bersama Indonesia sebagai tempat berkolaborasi, dapat menciptakan sebuah ekosistem yang memungkinkan perempuan dapat memaksimalkan potensi dan perannya, serta anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.
Disampaikan, bukan perempuan yangg diutamakan, melainkan keluarga. Jika perempuan maju, maka keluarga akan maju dimana salah satunya dapat menumbuhkan perilaku antikorupsi dari lingkungan keluarga.
"Kita sama-sama bekerja untuk membangun keluarga. Bukan menyekat ruang, tetapi memberikan akses yang sama untuk bersama-sama mewujudkan hak yang sama dalam membangun negara ini," jelasnya.
Sementara, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh yang membuka acara ini mengatakan bahwa perempuan memang memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya budaya dan praktik korupsi. "Saya sepakat bahwa perempuan memang ujung tombak dan menjadi pilar utama dalam membangun budaya antikorupsi. Perlu diperkuat caranya agar peran perempuan lebih baik dalam mencegah dan memberantas korupsi," pungkasnya. (ald/HUMAS MENPANRB)
