Visitasi layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (12/09/2025).
JAKARTA – Sektor kebandarudaraan menjadi etalase wajah negara di mata dunia, oleh sebab itu pelayanan yang dihadirkan harus cepat, inklusif, dan responsif. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan melakukan penguatan tata kelola, melakukan pembinaan pelayanan publik, tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara, hingga dukungan transformasi digital pemerintah.
“Kegiatan visitasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen kita menghadirkan pelayanan publik kebandarudaraan yang semakin berkualitas, berintegritas, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta wisatawan internasional,” ujar Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat melakukan visitasi layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (12/09/2025).
Dikatakan bahwa Bandara Soekarno-Hatta merupakan gerbang utama Indonesia yang tidak hanya menjadi tempat transit, tetapi etalase wajah birokrasi. Karenya visitasi menjadi penguat komitmen untuk menjadikan bandara bagian strategis dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Dalam berbagai kesempatan Presiden meminta agar pelayanan publik semakin berbasis teknologi dan koordinasi antar-instansi diperkuat. Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya menghasilkan tata kelola yang rapi, tetapi juga manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Pelayanan publik kebandarudaraan memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah No. 32/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Regulasi tersebut memastikan keselamatan, keamanan, dan mutu layanan, sekaligus mengatur tata kelola, sertifikasi personel, dan klasifikasi bandara.
Wamen Purwadi menyampaikan untuk mewujudkan pelayanan publik kelas dunia, diperlukan empat strategi utama, yaitu tata kelola efektif dengan pengawasan berbasis data, transparan, dan partisipatif. Kemudian SDM kompeten yang terus ditingkatkan kapasitasnya, disertai evaluasi dan penghargaan kinerja. Selanjutnya dukungan fasilitas yang memadai, dan inovasi berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi, efisiensi proses, dan kolaborasi antarlembaga.
Menurutnya platform All Indonesia menjadi terobosan penting. Platform tersebut mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, karantina, dan kesehatan dalam satu ekosistem digital, sehingga proses kedatangan menjadi lebih cepat, terintegrasi, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. All Indonesia dapat menjadi praktik baik penyelenggaraan layanan kebandarudaraan nasional dan menjadi rujukan bagi bandara lainnya.
“Platform ini dapat mendukung terwujudnya visi pelayanan publik kelas dunia dan memperkuat posisi Indonesia di panggung global. Dengan dukungan semua pihak, keberlanjutan implementasi All Indonesia harus terus dijaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
