
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga akhir Januari 2015 sudah harus terbentuk National One Stop Service (NOSS). Dengan demikian investor yang akan menanamkan modal di Indonesia tidak perlu mendatangi setiap kementerian untuk mengurus ijin."Kia harus melakukan penyederhanaan atau pemangkasan prosedur perijinan. Seluruh perijinan harus dapat diselesaikan di satu tempat," ujar Jokowi dalam Musrenbangnas di Bidakara Jakarta, Kamis (18/12).
Jokowi menyebutkan, ada sejumlah kendala dalam pengurusan perijinan selama ini. Bahkan ada yang sampai 4 tahun tidak selesai. "Tetapi begitu saya telpon, seminggu selesai," ujarnya. Pentingnya percepatan perijinan tak lepas dari program-program pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Presiden menekankan agar pembangunan tidak terhambat perijinan, tetapi sebaliknya, perijinan menjadi pendukung investasi. Disebutkan juga mengenai revolusi mental birokrasi sangat dibutuhkan agar aparatur negara bisa melayani masyarakat dengan cepat. (ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
03.Okt.2025
Menteri PANRB Dukung Digitalisasi ANRI, Arsip jadi Bahan Perumusan Kebijakan Strategis Masa Depan
03.Okt.2025
Audiensi Bupati Semarang
03.Okt.2025
Audiensi Kepala ANRI
03.Okt.2025
Rakor Pemerintah Digital Dilingkup Provinsi NTT
03.Okt.2025
Rapat Penguatan Kelembagaan Sekolah Rakyat
02.Okt.2025
Pemerintah dan DPR Sepakati Penguatan Transformasi Kelembagaan Kementerian BUMN Menjadi BP BUMN
02.Okt.2025