
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, hingga akhir Januari 2015 sudah harus terbentuk National One Stop Service (NOSS). Dengan demikian investor yang akan menanamkan modal di Indonesia tidak perlu mendatangi setiap kementerian untuk mengurus ijin."Kia harus melakukan penyederhanaan atau pemangkasan prosedur perijinan. Seluruh perijinan harus dapat diselesaikan di satu tempat," ujar Jokowi dalam Musrenbangnas di Bidakara Jakarta, Kamis (18/12).
Jokowi menyebutkan, ada sejumlah kendala dalam pengurusan perijinan selama ini. Bahkan ada yang sampai 4 tahun tidak selesai. "Tetapi begitu saya telpon, seminggu selesai," ujarnya. Pentingnya percepatan perijinan tak lepas dari program-program pembangunan yang harus segera dilaksanakan. Presiden menekankan agar pembangunan tidak terhambat perijinan, tetapi sebaliknya, perijinan menjadi pendukung investasi. Disebutkan juga mengenai revolusi mental birokrasi sangat dibutuhkan agar aparatur negara bisa melayani masyarakat dengan cepat. (ags/HUMAS MENPANRB)
Berita Terbaru
08.Jan.2026
Kembalinya Kedaulatan Pangan Indonesia
08.Jan.2026
Menteri PANRB Tegaskan Zona Integritas Bukan Sekadar Pemenuhan Indikator Mengejar Predikat
08.Jan.2026
Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI dan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum 2025
08.Jan.2026
Audiensi dengan Ketua MA
07.Jan.2026
Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan
07.Jan.2026
Audiensi Ketua LPSK
07.Jan.2026








