Pin It

20251008 Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali Nusa Tenggara10Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce saat membuka Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali-Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, Rabu (8/10/2025).

 

DENPASAR – Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan dan akan terus berkembang secara eksponensial dalam dekade ke depan. Pemerintah daerah di Bali-Nusa Tenggara memanfaatkan momentum transformasi ini untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya dengan mengadopsi pemerintahan digital sebagai pengungkit kualitas pelayanan.

“Wilayah Bali-Nusa Tenggara diarahkan menjadi ‘Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional’. Berbagai potensi yang ada harus didukung transformasi menyeluruh untuk menghasilkan pelayanan optimal yang fokus pada kebutuhan masyarakat,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce saat membuka Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali-Nusa Tenggara di Denpasar, Bali, Rabu (8/10/2025).

Averrouce menjelaskan pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha.

20251008 Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali Nusa Tenggara11

Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah digital juga punya kaitan erat dengan pengembangan potensi pariwisata di Bali-Nusa Tenggara karena penerapan teknologi digital oleh pemerintah dapat mempercepat, memperluas, dan memperkuat sektor pariwisata dalam berbagai aspek.

“Saat kebijakan pemerintah digital diimplementasikan dengan baik, promosi pariwisata dapat dilakukan dengan lebih optimal. Dengan sinergi antara digitalisasi, kebijakan publik, dan pelaku wisata, Bali-Nusa Tenggara dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata dunia yang berkelas dan berkelanjutan,” ungkap Averrouce.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominfo Provinsi Bali I Gede Agus Arjawa Tangkas menjelaskan semangat pemerintah digital yang digaungkan Kementerian PANRB selaras dengan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun Bali sebagai Pulau Digital. Ia menjelaskan Bali Pulau Digital adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menjadikan Bali sebagai pusat transformasi digital di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Program ini melibatkan pengembangan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penciptaan ekosistem digital yang mendukung ekonomi kreatif, pariwisata, startup teknologi, dan remote working.

20251008 Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali Nusa Tenggara3

“Bali sendiri mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,48 persen di tahun 2024, melebihi rata-rata nasional. Tahun 2025, provinsi ini menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1 hingga 5,8 persen. Di samping pariwisata yang tetap menjadi sektor utama, transformasi digital kini menjadi penopang strategis dalam mendorong daya saing daerah,” ungkapnya.

Kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Wilayah Bali-Nusa Tenggara bertujuan mendukung penerapan kebijakan Pemerintah Digital (Pemdi) tahun 2026, yang merupakan penguatan dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, peserta akan memperoleh pengetahuan tentang arah dan strategi kebijakan pemerintah digital; pelaksanaan penilaian kepuasan pengguna layanan digital tahun 2026; evaluasi belanja pemerintah digital; penjelasan teknis terkait arsitektur dan peta rencana pemerintah; sekaligus dilakukan praktik penyusunan Arsitektur Layanan Digital pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur (SIA). (rum/HUMAS MENPANRB)