Menteri PANRB Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
JAKARTA – Kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sepanjang tahun 2026 telah mencatat sejumlah progres sebagai upaya dalam mewujudkan transformasi birokrasi. Progres kinerja tersebut meliputi penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan yang agile, transformasi manajemen ASN, hingga transformasi layanan publik yang terintegrasi.
Di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan Kementerian PANRB ini bermuara pada dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Seluruh kinerja Kementerian PANRB ditujukan untuk menghadirkan birokrasi yang semakin efektif, adaptif, terintegrasi, dan berdampak nyata, serta sebagai upaya dalam tercapainya prioritas Pembangunan nasional,” ungkap Menteri Rini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menteri Rini melanjutkan, Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pemerintah digital serta memiliki peran dukungan dalam pemenuhan program prioritas Presiden. Kementerian PANRB juga memainkan peranan penting dalam aksesi Indonesia sebagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD).
Kementerian PANRB melalui program reformasi birokrasi, khususnya dalam fokus pengentasan kemiskinan telah memperlihatkan hasil. Bagi daerah yang menerapkan reformasi birokrasi di fokus ini, tercatat tingkat kemiskinan berada di angka 6 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Hal ini menunjukkan reformasi birokrasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemenuhan program prioritas Presiden, Kementerian PANRB ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Panitia Seleksi Nasional Pengadaan SDM. Saat ini, proses pengisian SDM untuk mengakselerasi program prioritas nasional dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tengah berlangsung.
Untuk mendukung transformasi pelayanan publik, hingga Juni 2026 telah berdiri 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di penjuru Indonesia. Selama periode Kabinet Merah Putih, 75 daerah telah meresmikan MPP di wilayahnya masing-masing.
“Kementerian PANRB terus melakukan percepatan pembentukan MPP di daerah, mendorong Pelayanan Publik Omnikanal, serta peningkatan layanan digital untuk memastikan pemerataan akses pelayanan publik dan kemudahan akses oleh masyarakat,” tambah Menteri Rini.
Sampai dengan tengah tahun 2026, realisasi anggaran Kementerian PANRB masih perlu digenjot. Menteri Rini menjelaskan bahwa Kementerian PANRB memiliki rencana program kerja yang akan baru dieksekusi pada triwulan III dengan target mencapai 75-80 persen.
“Realisasi anggaran Kementerian PANRB difokuskan pada periode triwulan III tahun 2026 karena beberapa program kerja ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Optimalisasi anggaran juga dilakukan agar program Kementerian PANRB dapat memberikan dampak yang luas,” jelasnya.
Pada rencana kerja tahun 2027, Menteri Rini melanjutkan, Kementerian PANRB fokus pada percepatan transformasi birokrasi untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 bertema Akselerasi Pertumbuhan melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri, Kementerian PANRB berperan sebagai enabler di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Peran tersebut diterjemahkan sebagai program kerja Kementerian PANRB dalam lima agenda utama, yakni penguatan birokrasi yangberdampak, akuntabel dan berintegritas, kelembagaan yang agile dan kolaboratif; ASN profesional berbasis merit dan talenta, pemerintah digital yang terpadu dan efisien, serta pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat. Seluruh agenda ini juga akan terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.
Terkait dengan anggaran pada tahun 2027, Kementerian PANRB mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp348,59 miliar. Menteri Rini menyampaikan bahwa anggaran ini masih perlu diperkuat agar Kementerian PANRB dapat menjalankan agenda prioritas transformasi birokrasi serta dukungan terhadap program prioritas nasional secara optimal. Anggaran ini juga difokuskan kepada program Kementerian PANRB serta aksesi Indonesia ke OECD dalam bidang Tata Kelola Publik dan Pelayanan Publik dan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) Sumatra.
“Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Rini. (HUMAS MENPANRB)
