Suasana kegiatan Penguatan Implementasi Kartu Sejahtera, Dalam Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Produktif Wilayah Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
DENPASAR – Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi digital pemerintah, dimana dilakukan dengan perluasan digitalisasi bantuan sosial. Salah satu daerah yang menjadi pilot project dalam digitalisasi bantuan sosial adalah Provinsi Bali, yang dinilai sudah baik dalam implementasi pemerintahan digital.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), melaksanakan kegiatan Penguatan Implementasi Kartu Sejahtera, Dalam Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial dan Kartu Usaha Produktif Wilayah Bali, di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Plt. Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait agenda pemerintah dalam mendorong percepatan transformasi pemerintah digital melalui transformasi penyelenggaraan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Dimulai dari bantuan sosial, diharapkan bisa memberikan layanan lainnya yang adaptif dan terintegrasi.
“Harapannya pembangunan layanan digital ini menggunakan pendekatan yang terintegrasi. Ini merupakan momentum kita untuk melakukan penguatan data, infrastruktur digital, dan kolaborasi baik pemerintah pusat dan daerah ataupun dari lembaga pemerintahan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa perwujudan Indonesia emas 2045 dapat melalui beberapa percepatan, salah satunya adalah melalui percepatan transformasi digital pemerintah. Saat ini pemerintah sudah melakukan digitasi data, digitalisasi proses bisnis, utilisasi Akal Imitasi dalam prediktif model dan analisis kebijakan.
“Kita membangun digital engagement di masyarakat salah satunya melalui budaya inovasi, teknologi, dan strategi kedepannya,”
Dikatakan dengan memanfaatkan data dukung untuk pembangunan, misalnya dalam justifikasi kebutuhan data dukung pemerintah sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan yang sudah dilakukan di Banyuwangi KPTDP telah berhasil memperbaiki proses layanan dari 9 langkah berjenjang menjadi 3 langkah ringkas dengan memanfaatkan digital public infrastructure.
Selain itu utilisasi bantuan dan dukungan dari pendamping Program Keluarga Harapan sehingga nantinya masyarakat yang membutuhkan bantuan dan asistensi dalam menggunakan teknologi, tidak perlu datang langsung ke kantor untuk mendaftar namun pendamping yang datang secara langsung kepada masyarakat.
Saat ini di Kabupaten Banyuwangi sedang memasuki masa pengumuman hasil kelayakan dan masa sanggah, nantinya secara paralel akan dilakukan perluasan ke 41 kabupaten dan kota termasuk provinsi Bali. (HUMAS MENPANRB)
