Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo saat menjadi pembicara dalam acara forum GARUDA AI Impact Summit 2026, kamis (11/6/2026).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Transformasi Digital Pemerintah berpartisipasi dalam forum GARUDA AI Impact Summit 2026, kamis (11/6/2026). Sebuah forum nasional yang diselenggarakan oleh Microsoft Indonesia bersama mitra strategis dalam ekosistem transformasi digital Indonesia. Kegiatan ini mengangkat tema “AI untuk Layanan Publik Digital: Keamanan dan Integrasi Layanan Publik Digital Indonesia”, dengan fokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai fondasi penguatan keamanan siber dan percepatan transformasi layanan publik digital.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo mengatakan bahwa digitalisasi membantu integrasi pada berbagai sektor, serta bagaimana AI menjadi solusi dan justru bukan masalah. Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai salah datu upaya mengambangkan AI, melalui penerapan digital publik infrastruktur (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi mendasar. Hal tersebut memberikan kemudahan akses layanan publik, dimana salah satu use casenya adalah sistem Perlindungan sosial (Perlinsos).
“Sistem perlindungan sosial akan merubah paradigma, tidak lagi akan turun ke barang tapi turun ke individu. Ketepatan sasaran ke individu penerima bantuan sosial, sehingga masyarakat untuk mendapatkan bantuan sosial tidak lagi diminta fotocopy KTP, namun menggunakan biometriknya yang mana data tersebut sudah ada di sistem kependudukan dan catatan sipil, hal ini juga dapat mengurangi penipuan secara online,”ujarnya
Transformasi digital pemerintah tidak hanya berfokus pada digitalisasi layanan, tetapi juga pada pembangunan sistem yang mampu menjaga keamanan data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, AI memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang lebih responsif, efisien, dan adaptif terhadap berbagai ancaman siber. Pemanfaatan AI juga salah satu upaya mendukung transformasi digital menuju visi emas Indonesia 2045.
Disampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan transformasi digital mampu menghadirkan dampak yang nyata, merata, dan bermakna bagi seluruh warga negara. Melalui pemanfaatan DPI, pemerintah menjadi lebih responsif, lebih terintegrasi, dan lebih hadir dalam kehidupan masyarakat.
Dirinya memberi contoh jika Indonesia telah mengimplementasikan piloting transformasi Perlinsos berbasis DPI di Kabupaten Banyuwangi. Melalui integrasi identitas digital, verifikasi biometrik, dan sistem pertukaran data yang aman, proses verifikasi kelayakan penerima manfaat yang sebelumnya memerlukan waktu antara 75 hingga 200 hari kini dapat diselesaikan hanya dalam rentang waktu sekitar 1 menit hingga 6 jam.
“DPI pada akhirnya adalah tentang memastikan tidak ada warga yang merasa terlalu jauh untuk dijangkau, terlalu kecil untuk didengar, atau terlalu tertinggal untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya,” ucapnya.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kementerian PANRB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi digital dan AI guna mempercepat terwujudnya layanan publik yang terintegrasi, aman, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat menuju visi Indonesia Digital yang maju dan berdaya saing global.
Pada kesempatan yang sama, CEO Infipop Irfan Prabowo mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan industri teknologi menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi AI yang bertanggung jawab. Ia menilai pengembangan ekosistem AI nasional harus dilakukan secara inklusif agar mampu menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui GARUDA AI Impact Summit 2026 menyoroti bagaimana AI dapat menjadi komponen inti dalam strategi keamanan siber nasional.
Teknologi AI tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat deteksi pasif, melainkan sebagai sistem pertahanan yang mampu melakukan analisis prediktif, mengidentifikasi pola ancaman, serta memberikan rekomendasi mitigasi secara real-time. Pendekatan tersebut dinilai penting, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan perlindungan data dan keamanan infrastruktur digital pemerintah.
“GARUDA AI Impact Summit 2026 merupakan bagian dari inisiatif nasional pengembangan kapasitas AI yang didukung oleh Microsoft dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi AI, tata kelola digital, serta pemanfaatan teknologi secara aman dan bertanggung jawab di Indonesia,” ujarnya.
Forum GARUDA AI Impact Summit 2026 merupakan wadah pertukaran gagasan antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan arah kebijakan AI nasional yang mendukung transformasi digital Indonesia. Pada kegiatan tersebut membahas tantangan dan peluang pemanfaatan AI dalam menciptakan layanan publik yang aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (byu/ncu/HUMAS MENPANRB)
