Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Surabaya, Selasa (31/3/2026).
SURABAYA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong transformasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Surabaya terkait pembahasan layanan life event fase melahirkan serta penyusunan database jenis layanan, Selasa (31/3/2026).
“Pelayanan publik yang terintegrasi dan citizen-centric harus dilakukan untuk menjawab tantangan layanan yang masih terfragmentasi. Prinsip once-only dalam pengisian data serta penguatan orkestrasi antarinstansi perlu dilakukan guna menghadirkan pengalaman layanan yang lebih efektif dan manusiawi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Otok menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan agenda strategis negara yang menjadi tolok ukur kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, transformasi pelayanan tidak hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus adil, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
Pendekatan citizen-centric ini dapat dilakukan melalui layanan berbasis life event, khususnya pada fase kelahiran. Fase ini dinilai strategis karena mencakup berbagai layanan lintas sektor, seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga jaminan kesehatan dalam satu rangkaian kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan ini, pemerintah diarahkan untuk menghadirkan layanan yang terintegrasi dalam satu alur, dengan prinsip once-only dalam pengisian data, serta didukung orkestrasi lintas instansi dan konektivitas antar-kanal layanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pengalaman layanan yang lebih sederhana, cepat, dan manusiawi.
Lebih lanjut, Deputi menjelaskan bahwa implementasi transformasi ini akan dilakukan secara bertahap melalui pilot project yang terukur. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kebutuhan dan user journey, perancangan layanan terintegrasi, integrasi proses dan data, pelaksanaan uji coba dan perbaikan berkelanjutan, hingga penguatan tata kelola untuk replikasi secara nasional.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya memenuhi ekspektasi masyarakatnya terhadap kualitas pelayanan publik yang dihadirkan, khususnya pada layanan kependudukan dan kelahiran yang telah menunjukkan capaian positif. Ia menambahkan bahwa apabila layanan tersebut telah melalui proses pengujian dan dinyatakan layak, maka berpotensi untuk diangkat ke tingkat nasional sebagai pilot project.
Dalam konteks tersebut, Kota Surabaya dinilai memiliki potensi sebagai salah satu rujukan awal praktik baik, khususnya dalam integrasi layanan pada fase melahirkan, seperti penerbitan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak, serta pembaharuan Kartu Keluarga.
“Kami ingin memastikan bahwa model yang dibangun tidak hanya berbasis konsep, tetapi juga berangkat dari praktik yang telah terbukti berjalan di lapangan,” imbuhnya.
Kementerian PANRB menegaskan bahwa proses ini masih berada pada tahap awal. Ke depan, pendalaman juga akan dilakukan terhadap berbagai praktik baik di daerah lain guna memperoleh model integrasi layanan yang paling adaptif dan dapat diterapkan secara luas di Indonesia. (tgr/HUMAS MENPANRB)
