Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto saat memberikan keynote speech pada National Oversight & Integrity Forum 2025: Menguatkan Pengawasan Nasional, Membangun Integritas Publik Global di Jakarta, Senin (22/9/2025).
JAKARTA – Agenda reformasi birokrasi tidak hanya berbicara soal efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyebut guna menjamin hadirnya kepercayaan maka integritas publik dan pengawasan harus diperkuat agar menjadi fondasi kokoh pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Penguatan integritas publik dan pengawasan yang kita bahas hari ini sejatinya sejalan dengan arah yang telah ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045. Dalam GDRBN, pengawasan dipahami secara menyeluruh—tidak hanya sebatas satu aspek, melainkan meliputi berbagai dimensi tata kelola pemerintahan," ujarnya saat memberikan keynote speech pada National Oversight & Integrity Forum 2025: Menguatkan Pengawasan Nasional, Membangun Integritas Publik Global di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Wamen Purwadi menjelaskan untuk memastikan integritas publik dan pengawasan berjalan maksimal, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang melibatkan berbagai stakeholder. Sebagai contoh, pengawasan dilakukan atas SDM melalui penerapan sistem merit, pengawasan atas anggaran dan kinerja melalui Opini BPK dan SAKIP, serta pemantauan atas kualitas sistem pengawasan melalui SPIP.
Di sisi lain, masyarakat juga diberi ruang dalam pengawasan melalui Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Sementara itu, integritas birokrasi diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), sehingga kita memiliki tolok ukur yang jelas untuk membangun budaya birokrasi yang berintegritas.
Dalam acara yang digelar atas kolaborasi Kementerian PANRB bekerja sama dengan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ini, Wamen Purwadi juga menekankan agenda strategis yang menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi Indonesia, yaitu proses aksesi Indonesia ke OECD. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan tata kelola pemerintahan kita setara dengan standar internasional dan diakui di kancah global.
Dalam proses ini, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah Public Integrity Indicators (PII). Indikator ini memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana sistem integritas publik Indonesia bekerja, mencakup kerangka regulasi pencegahan korupsi, mekanisme akuntabilitas dan pengawasan, budaya integritas di sektor publik, transparansi, partisipasi publik, hingga efektivitas penegakan hukum.
"Dengan mengadopsi standar ini, Indonesia bukan hanya memperkuat kepercayaan domestik, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan berdaya saing global. Inilah wujud nyata reformasi birokrasi kita yang tidak hanya melayani rakyat dengan integritas, tetapi juga berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju," ungkap Purwadi.
Dari sisi pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengembangkan metodologi dan teknologi pengawasan. Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari menuturkan saat ini BPKP telah memiliki platform digital E-Audit untuk pengawasan pegadaan barang dan jasa; aplikasi Continuous Assurance and Control Management (CACM) yang digunakan dalam bidang audit dan manajemen risiko; forensik digital; dan analitika data.
"Kami menyadari pentingnya pengawasan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Tidak mungkin, kita bertahan melakukan pengawasan secara analog padahal semua yang kita awasi sudah bergerak digital," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Divisi OECD Anti Korupsi dan Integritas, Nejla Saula mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Menurutnya, budaya organisasi yang terbuka di Indonesia sedang mengalami kemajuan. Pemerintah telah membentuk Zona Integritas di kementerian dan lembaga untuk memperkuat budaya integritas kelembagaan.
Di luar sektor publik, Indonesia juga menerapkan strategi pencegahan korupsi dengan memperkuat pendidikan yang berlandaskan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan formal dan nonformal. "Ini adalah contoh bagaimana integritas bisa ditanamkan sejak dini dengan mamasukkannya lewat sistem pendidikan. Langkah-langkah jangka panjang seperti ini akan sangat penting dalam membentuk integritas di kalangan generasi muda," tandasnya. (HUMAS MENPANRB)
