Menteri PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan pada Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
JAKARTA – Pemerintah terus mengawal isu kerentanan ekonomi pada perempuan untuk mewujudkan masyarakat inklusif. Mendukung hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang menjadi motor penggerak reformasi birokrasi terus mendorong terciptanya ekosistem yang memungkinkan perempuan ASN tumbuh, berkembang, dan menjadi pemimpin.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyebutkan bahwa inklusivitas keuangan yang berperspektif gender menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. “Dengan pemberdayaan dan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender, kita berharap perempuan memiliki akses lebih luas terhadap layanan dasar dan keuangan, serta memperkuat perannya dalam pembangunan,” ungkap Menteri Rini dalam Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Lanjutnya, Menteri Rini juga menjelaskan kebijakan Kementerian PANRB dalam optimalisasi peran perempuan di birokrasi. Seperti kebijakan fleksibilitas kerja, diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab sebagai ibu dan sebagai pegawai ASN.
Selain itu, kebijakan rekrutmen dan karier ASN juga dilakukan tanpa diskriminasi, dan selalu memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam birokrasi. Kementerian PANRB juga berusaha untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam budaya kerja ASN untuk secara konsisten diimplementasikan agar membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dan optimal dalam birokrasi tanpa hambatan diskriminatif.
Kementerian PANRB juga berupaya mendorong kesadaran pemerintah daerah untuk peduli pada inklusivitas layanan melalui gerakan One Agency, One Innovation yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 91/2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik. Dikatakan, banyak daerah telah melahirkan inovasi layanan publik yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, seperti Balee Inong dan Berdaya Srikandi untuk Srikandi.
“Fokus kedua inovasi tersebut adalah untuk mewujudkan perempuan yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” ungkapnya.
Mantan Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menekankan bahwa pemerintah perlu mewujudkan layanan yang berorientasi pengguna, inklusif, personal, dan terpadu. Kementerian PANRB juga mendorong layanan-layanan kepada masyarakat agar lebih dimudahkan, termasuk membangun layanan digital.
“Dengan membangun layanan digital, tentunya bisa memudahkan para pengguna untuk mendapatkan layanan kepada pemerintah,” tegasnya.
Diharapkan, forum tersebut tidak hanya dapat memperluas wawasan dan memperkuat komitmen bersama, tetapi juga untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang adil dan setara atas akses keuangan dan berdaya dalam ekonomi, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kebijakan nasional.
Untuk diketahui, IFIS 2025 merupakan sebuah forum yang akan diselenggarakan atas prakarsa Tony Blair Institute yang didukung oleh Kemenko Perekonomian dan Gates Foundation. IFIS 2025 bertujuan mendukung implementasi Asta Cita serta pencapaian target inklusi keuangan nasional sebesar 93 persen pada 2029 sejalan dengan tujuan RPJMN 2025-2029. (HUMAS MENPANRB)
